Kritik Deddy Yevri Sitorus: Pernyataan Jokowi Soal Ancaman Gelombang PHK Dinilai Menakut-nakuti Rakyat

Suaranusantara.com – Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut potensi hilangnya 85 juta pekerjaan pada tahun 2025.

Menurut Deddy, pernyataan ini justru menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, padahal tugas seorang presiden (Jokowi) seharusnya memberikan rasa aman, bukan menebarkan kecemasan.

Sebagai seorang kepala negara, kata Deddy Yevri, Jokowi seharusnya memberikan penjelasan mengenai langkah konkret yang diambil pemerintah untuk menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini.

“Sebagai kepala negara, tugas presiden itu memberikan rasa aman, bukan menyebar ketakutan,” ujar Deddy sebagaimana disampaikannya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Jumat 20 September 2024.

Deddy berpendapat bahwa ancaman gelombang PHK bukanlah isu masa depan semata. Ia menegaskan bahwa badai PHK sudah mulai terjadi, terutama di sektor manufaktur seperti industri garmen dan alas kaki.

Menurunnya daya beli masyarakat, yang dipicu oleh deflasi selama empat bulan berturut-turut, menyebabkan permintaan dalam negeri berkurang secara signifikan. “Kondisi ini akan menghancurkan industri dan membuat PHK tak terhindarkan,” tegasnya.

Deddy Yevri juga menyatakan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan selama 10 tahun terakhir adalah penyebab utama dari kondisi ini.

Ia mengkritik arah kebijakan fiskal dan moneter yang dinilainya tidak mampu membangun struktur ekonomi yang kuat.

Fokus berlebihan pada investasi berbasis sumber daya alam disebutnya tidak mampu menciptakan daya saing yang signifikan.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap gagal berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang nyata.

Menurut Deddy, alih-alih hanya memberi peringatan, Presiden Jokowi seharusnya menawarkan solusi yang jelas dan konkrit untuk menyelamatkan lapangan kerja serta memulihkan ekonomi nasional.

Kritik ini mencerminkan kekhawatiran akan situasi ekonomi yang terus memburuk dan seruan untuk perbaikan kebijakan pemerintah agar lebih proaktif dalam mengatasi krisis ini.