Suaranusantara.com – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno dipastikan tidak akan menyetujui pengenaan pajak bagi pedagang kantin sekolah seperti diwacanakan.
Hal itu disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah saat menanggapi rencana pengenaan pajak bagi pedagang kantin sekolah di Jakarta sebagaimana diucapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno beberapa waktu lalu.
“Saya yakin Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Doel tidak akan menyetujui atau menerapkan kebijakan itu,” kata Ida dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).
Menurut dia, kebijakan itu tidaklah tepat karena pedagang di kantin sekolah merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang justru harus dibantu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam hal apapun.
Bahkan, Pemprov DKI Jakarta berencana menggulirkan bantuan sebesar Rp300 miliar bagi pelaku UMKM.
“Saya minta pelaku usaha atau pedagang kantin sekolah, kantin karyawan hingga ojek online (ojol) tidak perlu resah. Percayakan sepenuhnya kepada Mas Pram dan Bang Doel yang tentu akan membuat kebijakan pro rakyat kecil,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ida meminta agar legislator DPRD DKI Jakarta lainnya untuk lebih bersikap arif dan bijak dalam menyampaikan sesuatu.
Tak hanya itu, dia juga meminta para legislator itu untuk tidak membuat kegaduhan, apalagi sampai meresahkan rakyat kecil di tengah kondisi perekonomian global dan regional yang masih penuh ketidakpastian.
“Mari sama-sama kita jaga suasana tenang dan kondusif. Termasuk, bagi pelaku UMKM di Jakarta,” tuturnya.
Discussion about this post