Ranperda Air Minum Mulai Dibahas, DPRD DKI Tekankan Pemerataan Layanan untuk Warga

Suaranusantara.com – DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pada Senin (13/4/2026) yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, sekaligus penyampaian jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, mengatakan berbagai masukan dari fraksi serta jawaban gubernur akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

‎”Masukan-masukan dari pandangan fraksi-fraksi dan juga telah mendengar jawaban daripada Gubernur yang nanti akan selanjutnya dibahas dalam pembahasan di Bapemperda. Jadi kita mohon juga rekan-rekan pers, media, melihat betul karena ini suatu hal yang fundamental, masalah air minum adalah hak dasar sehingga hal-hal yang masuk dalam ranperdanya tersebut haruslah kita telaah dan teliti, sangat amat penting,” kata Wibi usai rapat paripurna.

la menjelaskan, Ranperda tersebut tidak hanya bertujuan melindungi konsumen, termasuk menjaga keterjangkauan tarif, tetapi juga memastikan ketersediaan layanan air minum bagi seluruh warga Jakarta.

‎”Kita mau masuk ke kota global, tapi hak dasar misalnya belum terpenuhi itu kan pastinya kontradiktif. Jadi dengan adanya ranperda ini adalah memastikan layanan air minum ini semua tersalurkan untuk warga Jakarta,” ucapnya.

Selain itu, persoalan penggunaan air tanah juga menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda tersebut. Menurut Wibi, eksploitasi air tanah yang berlebihan telah menyebabkan penurunan permukaan tanah di Jakarta.

“Permasalahan tentang air tanah di Jakarta itu juga menjadi perhatian Jakarta semakin turun permukaanya karena adanya eksploitasi secara ugalan-ugalan air tanah,” ucapnya.

la berharap, regulasi tersebut dapat menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus menjamin hak dasar masyarakat di masa depan.

‎”Nah dengan adanya Perdana ini juga kita pastikan perlindungan terhadap kota ini sehingga anak cucu kita di masa depan ini bisa merasakan adanya kota Jakarta bukan kota yang di bawah laut,” pungkas Wibi.