Pemprov DKI dan KPK Bahas Lanjutan Kasus RS Sumber Waras

Suaranusantara.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10). Pertemuan ini membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Pramono menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK secara akuntabel. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum agar proses penyelesaian dapat segera dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap KPK dapat memberikan kejelasan terkait status proses hukum atas pengadaan lahan RS Sumber Waras, agar rekomendasi BPK dapat segera dituntaskan dan lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta,” ujar Gubernur Pramono.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama Biro Hukum, pembatalan pembelian lahan dinilai tidak relevan. Nilai tanah telah meningkat lebih dari 75 persen sejak 2014 sehingga pembatalan justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah.

“Secara lapangan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah naik tinggi. Tidak mungkin tanah Sumber Waras itu dijual atau dilepas karena sudah hampir dua kali lipat dari nilai saat peristiwa terjadi pada 2014,” tambah Gubernur Pramono.

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memanfaatkan lahan tersebut untuk pembangunan rumah sakit baru. “Tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk rumah sakit agar memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyatakan bahwa KPK mendukung penuh langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, aset pengadaan lahan RS Sumber Waras perlu segera dipulihkan agar dapat digunakan untuk kepentingan publik.

“Rencana pemulihan aset pengadaan tanah di Sumber Waras harus diselesaikan. Sudah belasan tahun aset tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala masalah hukum. Prinsipnya akan segera kami tindak lanjuti, dan KPK akan terus memberikan pendampingan agar bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Bahtiar.