Jakarta-SuaraNusantara
Pemerintah Pusat sepakat memberikan 10 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
“Dengan adanya perjanjian ini, maka Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018) siang.
Pengambilan saham divestasi ini, lanjut Menkeu, akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, sehingga tidak membebani APBN maupun APBD.
“Seluruh proses divestasi PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia dilakukan secara transparan, bersih dari kepentingan kelompok dan tata kelola terjaga di setiap tahapan,” kata Menkeu.
Pemerintah, tegas Menkeu, mengharapkan kepemilikan saham divestasi ini akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan daerah.
“Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua,” ujar Menkeu.
Penulis: Cipto
