Kota Tangerang – Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Tangerang dicanangkan sebagai zona integritas yang merupakan upaya menekan potensi kembali terjadinya praktik korupsi di lembaga peradilan tersebut.
Ketua Pengadilan Tinggi Banten Haryanto menjelaskan, pencanangan tersebut merupakan komitmen nyata ASN di lingkungan PN Tangerang dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
Adapun bentuk pengawasannya akan dilakukan dengan dua metode yakni pengawasan internal dan eksternal.
“Dari internal pengawasan dilakukan dengan PN dan Mahkamah Agung. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial dan masyarakat,” kata Haryanto, Kamis (11/4/2019).
Menurutnya, dibutuhkan campur tangan banyak pihak agar integritas para penegak hukum peradilan ditegakkan. Bahkan, ia meminta masyarakat ikut membantu mengawasi jika menemukan terjadinya penyimpangan.
“Saya mohon semuanya ikut mengawasi dan mengontrol apakah penandatanganan zona intergritas ini dilaksanakan atau tidak,” imbaunya.
Pengaduan dapat disampaikan melalui PTS yang terdapat di setiap kantor pengadilan atau datang lansgung ke Mahkamah Agung.
“Sebelumnya, di sini sudah mencanangkan. Tapi mungkin belum dimuat di media masa sehinga diulang kembali untuk memantapkan,” jelasnya.
Untuk diketahui, di tahun 2018 lalu, KPK menetapkan seorang Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Pengganti Tuti Atika sebagai tersangka serta advokat Agus Wiratno dan HM Saipudin berkaitan dugaan suap pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang. (ger/and)
Discussion about this post