Kabupaten Pandeglang – Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang meminta Pemkab Pandeglang mendata ulang korban tsunami penerima bantuan hunian tetap (Huntap).
Pasalnya, berdasarkan data penerima Huntap belum mewakili korban tsunami di Desa Sukarame serta adanya dugaan ketidakakuratan data.
“Kalau kita lihat data itu belum semua mewakili keseluruhan (korban tsunami di Sukarame), karena faktanya ada beberapa orang tadi yang mengusulkan, dari korban tsunami tetapi tidak mendapatkan bantuan, padahal rumahnya berdampingan dengan orang yang mendapat bantuan. Nah ini kan persoalan,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang, Muklas Halim, Rabu (17/7/2019).
Meski legislatif tidak terlibat langsung dalam pendataan, seharusnya kata Muklas, data yang disajikan pemkab harus benar-benar sesuai di lapangan, sehingga tidak menimbulkan persoalan di bawah.
Terkait keluhan warga Sukarame, Muklas meminta agar pemkab mencari solusi sehingga menimbulkan kecemburuan di masyarakat.
“Ini harus dicarikan solusinya. Harapan kita baik (korban tsunami) yang sudah masuk dalam data (penerima Huntap) maupun yang tidak terdata selama ini, ketika mereka mengajukan pendataan ulang untuk ditangani, walaupun pada akhirnya tim lah yang menentukan apakah mereka layak atau tidak mendapatkan Huntap,” paparnya.
Korban tsunami yang layak mendapatkan Huntap adalah rumah yang rusak berat. Namun, DPRD meminta penanganan khusus bagi warga yang rumahnya rusak sedang dan ringan supaya mendapatkan bantuan.
“Meskipun tidak mendapatkan Huntap, tetapi mereka mendapatkan bantuan lain,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang Syarif Hidayat akan akan mengkroscek kembali bersama intansi lain aduan warga Sukarame.
Namun, data korban tsunami beberapa kali diperbaiki, untuk saat ini pihaknya tetap akan menggunakan data lama sebanyak 32 orang penerima Huntap.
“Untuk sementara kami tetap itu aja dulu. Nantikan kita cek and ricek kembali. Itu juga (data lama) masih cek and ricek juga. Tapi mudah-mudahan yang terdata itu sudah siap untuk dipindahkan,” terangnya.
Menurutnya, kriteria penetapan rumah korban tsunami mulai dari rusak berat, sedang dan ringan. Namun, Syarif belum bisa memastikan bantuan apa yang didapat bagi dua kriteria tersebut karena bantuan akan diberikan Pemprov Banten.
“Pembangunan Huntap masih dalam proses pengajuan untuk pembebasan tanah, itu yang membebaskan dari provinsi,” imbuhnya.(aep/and)
Discussion about this post