Nias Selatan – SuaraNusantara
MoU yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Nias Selatan bersama dengan pihak penegak hukum (Kejari dan Polisi) beberapa waktu lalu dinilai tidak efektif dan menghambat proses laporan masyarakat terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD).
Hal itu diungkapkan oleh Wakapolres Nias Selatan Kompol Rahman Antero Purba saat acara “Ngopi Bersama Jaksa” yang berlangsung di Halaman Kantor Kejari Nias Selatan, (11/04/2017).
“MoU yang telah dibuat Pemerintah Daerah dengan pihak penegak Hukum terkait pemberantasan Dana Desa ini dinilai tidak efektif dan menghambat proses pemeriksaan Dana Desa ini”. Tutur Antero Purba
Setiap laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan terkesan tidak berjalan karena harus dilalui pemeriksaan pihak Inspektorat.
Kerapkali laporan Dana Desa mandak di Inspektorat tanpa ada tindakan lebih lanjut. Rahman Antero Purba berencana pihaknya akan membatalkan MoU tersebut yang telah dibuat oleh pihak Pemerintah Daerah dengan penegak Hukum.
“Kami berencana MoU ini dibatalkan saja. Karena setiap kali ada laporan yang masuk ke kita mesti harus di kembalikan kepada Inspektorat”. Pungkasnya.
Penulis : Wilson Loi
