Menlu Tegaskan Traktat Keamanan Indonesia–Australia Bukan Pakta Militer

Suaranusantara.com – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bukan merupakan pakta pertahanan maupun militer.

Sugiono menjelaskan, traktat tersebut merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreementyang telah disepakati kedua negara sejak 2006. Kerja sama ini menitikberatkan pada penguatan mekanisme konsultasi bilateral di bidang keamanan, bukan pembentukan aliansi militer atau inisiatif pertahanan baru.

“Ini bukan merupakan bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer, tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah,” ujar Sugiono dalam keterangan persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (6/2).

Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan bahwa kerja sama keamanan tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia maupun stabilitas regional.

Ia menekankan bahwa kepentingan nasional Indonesia, mulai dari menjaga kedaulatan dan integritas wilayah hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memerlukan lingkungan kawasan yang stabil, damai, dan kondusif.

Menurutnya, ketidakstabilan, konflik, atau meningkatnya tensi di kawasan dapat menghambat pencapaian cita-cita dan kepentingan nasional Indonesia.

“Karena kalau tidak ada kestabilan, tidak ada perdamaian, atau adanya tensi atau konflik itu akan membuat keinginan dan kepentingan serta cita-cita kita tadi itu tidak bisa tercapai,” jelasnya.

Sugiono juga menekankan pentingnya kerja sama dan komunikasi dengan negara-negara di kawasan agar tantangan bersama dapat dikelola secara konstruktif. Ia menambahkan bahwa mekanisme konsultasi semacam ini merupakan praktik yang lazim dalam diplomasi Indonesia, baik di tingkat regional maupun bilateral, sebagaimana forum konsultasi yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra lainnya.

“Jadi di tengah situasi yang seperti ini yang namanya komunikasi, kemudian kerja sama kolaborasi itu sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan satu pemahaman yang sama terhadap situasi global,” pungkasnya.