Air Mata Pekerja Rumah Tangga Pecah Saat UU PPRT Disahkan

Suaranusantara.com – Para Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengaku terharu saat DPR RI bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang (UU), pada Selasa (21/4). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar pada hari yang sama.

Sejumlah PRT bahkan tak kuasa menahan tangis ketika pengesahan itu diumumkan. Mereka mengaku seperti tidak percaya bahwa perjuangan panjang selama 22 tahun akhirnya membuahkan hasil.

Selama bertahun-tahun, para PRT terus menyuarakan aspirasinya. Mereka rutin melakukan aksi di depan Gedung DPR RI tanpa kenal lelah, menggalang dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, hingga para pemberi kerja, demi mendesak pengesahan RUU tersebut.

“Rasanya seperti mimpi, ini perjuangan kami para perempuan marjinal selama 22 tahun untuk mendapatkan perlindungan,” kata Ajeng Astuti, salah satu PRT, dalam keterangan yang disampaikan Koalisi Sipil untuk Pengesahan UU PPRT.

Pengalaman diskriminasi juga menjadi bagian dari keseharian para PRT. Yuni Sri, misalnya, mengaku kerap diperlakukan tidak setara. Saat mengantar anak majikan ke sekolah, ia tidak diperbolehkan duduk di kursi yang tersedia. Bahkan ketika bekerja di apartemen, ia hanya diizinkan menggunakan lift barang, bukan lift penumpang.

“Kami berterimakasih pada organisasi atas perjuangan bersama ini, tanpa ada perjuangan dan dukungan bersama para perempuan dan organisasi sipil, UU ini tidak akan ada,” tutur Yuni Sri.

Para PRT menilai pengesahan undang-undang ini menjadi ruang baru bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai pekerja yang memiliki martabat setara dengan profesi lainnya.

“Bagaimana kami selama ini merindukan ini, dan sekarang kami bisa merasakannya, hujan panas tidak pernah berhenti kami semua bersama memperjuangkan di depan DPR,“ ungkap Jumiyem, PRT asal Yogyakarta.

Sementara itu, Winaningsih mengaku telah lama menantikan momen bersejarah ini. Ia berharap undang-undang tersebut dapat menjadi dasar perlindungan yang lebih baik bagi kehidupan para PRT ke depan.

“Ini penting bagi perjuangan dan hidup kami,” pungkasnya.