Tanggapi Kasus Korupsi di Sektor Minyak, Prabowo Pastikan Pemerintah Bertindak

Suaranusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan segera menangani kasus dugaan korupsi dalam ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina.

Ia memastikan bahwa langkah tegas akan diambil untuk membersihkan sektor tata kelola minyak di Indonesia.

“Semua sedang dalam proses. Kami akan bersihkan dan menegakkan aturan guna melindungi kepentingan rakyat,” ujar Prabowo dalam pernyataan di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat tidak mengalami praktik oplosan atau pencampuran dari Pertalite (RON 90) ke Pertamax (RON 92).

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa produk BBM yang dijual telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas).

Ia juga menepis rumor yang beredar terkait dugaan manipulasi kualitas BBM.

“Kami memastikan bahwa BBM yang beredar telah memenuhi spesifikasi resmi. RON 92 tetap Pertamax, sementara RON 90 tetap Pertalite,” ungkap Fadjar saat menghadiri pertemuan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Di sisi lain, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama dalam periode 2018-2023.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa kasus ini menyebabkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun.

“Beberapa tindakan melawan hukum dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan, dengan angka sementara sekitar Rp 193,7 triliun,” ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menambahkan bahwa jumlah kerugian tersebut masih bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan proses penyelidikan yang terus berjalan.

Kerugian negara berasal dari berbagai aspek, mulai dari ekspor minyak mentah dalam negeri hingga impor minyak melalui perantara atau broker.***