Jakarta-SuaraNusantara
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menggebrak meja berkali-kali saat mengunjungi Rutan Kelas IIB Kota Pekanbaru. Yasonna marah ketika mengetahui praktik pungutan liar dan pemerasan, salah satu pemicu kaburnya ratusan tahanan.
“Saya tidak akan toleransi. Perilaku ini betul-betul biadab, sangat biadab,” kata Yasonna sambil menggebrak meja di hadapan petugas rutan dan Kanwil Kemenkum HAM Riau, di dalam Rutan Kelas IIB Pekanbaru, Minggu (7/5/2017).
Kejadian marahnya Menkumham itu turut disaksikan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Ferdinand Siagian.
Yasonna kemudian meminta proses pidana diterapkan terhadap pegawai Rutan Kelas IIB Pekanbaru yang melakukan pemerasan terhadap narapidana, karena hal itu tidak manusiawi.
“Keluhan sudah saya dengar dan memang betul-betul ada tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dari staf melakukan pemerasan,” katanya.
Menurut dia, ada kesengajaan dibiarkan menumpuk 1.800 tahanan di ruang tertentu agar bisa diperas.
Oleh karena itu, kata dia, tidak cukup sanksi administratif terhadap petugas namun harus disidik oleh kepolisian secara pidana terhadap petugas yang mengambil uang dan memeras.
“Kita tak ada toleransi yang begitu, memeras dan mengambil uang. Mudah-mudahan cukup bukti, terserah polisi bagaimana caranya. Saya mau kasih juga ke mereka di dalam penjara rasanya seperti apa, supaya tahu rasa,” ucapnya.
Yasonna menegaskan akan segera memeriksa Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Dia akan segera membentuk tim khusus.
“Periksa KPLP-nya seperti apa, petugas pengamanannya seperti apa, jangan sampai ada yang meres-meres. Sesudah ini saya akan bentuk tim rapat dengan seluruh jajaran PAS seluruh Indonesia untuk buat kebijakan-kebijakan mengenai persoalan seperti ini tidak lagi ada,” pungkasnya.
Selain adanya pungli, para napi sebelumnya juga mengaku tidak mendapatkan pelayanan yang baik, terjadi penganiayaan terhadap napi, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, kesempatan beribadah yang dibatasi, jam besuk dibatasi. Dan, apabila ditambah harus membayar ke petugas untuk dapat jatah makan dan minum , serta perlakuan petugas rutan yang tidak etis lainnya.
Penulis: Cipto
