Suaranusantara.com- Kemarin Rabu 2 Juli 2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta digelar rapat antara Komisi X bersama Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon.
Di mana dalam rapat itu, membahas soal penulisan sejarah Indonesia. Fadli Zon sebelumnya mengatakan bahwa pada tragedi 1998 tidak ada terjadi kasus pemerkosaan massal.
Alhasil dalam rapat tersebut, Fadli Zon didesak oleh Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends.
Hal ini bermula ketika Mercy mengaku ikut mendata kasus kekerasan seksual saat itu.
“Kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini, kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata. Itu testimoni, testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru,” ujarnya pada Rabu 2 Juli 2025.
Mercy pun mencecar terus Fadly Zon dalam rapat DPR tersebut.
“Aduh, Bapak bicara dari tadi itu, saya itu menahan, sangat menahan, dan bukan cuma kasus kekerasan ’98, Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis yang kita tidak ingin membuka sejarah kelam, itu satu etnis. Kalau dia sporadis, bisa siapa saja satu etnis,” sambungnya.
Mercy mengatakan, saat kejadian tersebut, baik dirinya maupun teman-temannya yang lain tak bisa tertidur nyenyak.
Maka dari itu, Mercy pun mendesak agar Fadly Zon segera meminta maaf.
“Bapak bisa baca itu testimoni yang kami bawa. Ini minta maaf kali sangat terganggu, apa susahnya menyampaikan. Satu kasus saja sudah banyak, lebih dari satu kasus. Manusiawi, minta maaf!” ujar Mercy.
Fadli Zon pun menyampaikan permintaan maafnya. Dia mengaku mengecam segala bentuk kekerasan yang ada.
“Saya minta maaf, kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif, tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga, dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya, karena maksud saya di Maluku atau di Aceh, saya tidak tahu,” jelasnya.
Fadly dalam pernyataannya mengutuk keras kasus seperti itu dan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
“Tapi jelas, kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan itu. Saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal-hal itu,” sambung dia.
Namun dia mengatakan, jika terdapat perbedaan pendapat, hal itu merupakan pendapat pribadinya.
Menurutnya, perlu data lebih akurat lagi untuk menarasikan adanya pemerkosaan massal. Sebab, dia mengatakan diksi ‘massal’ sangat identik dengan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Cuma secara spesifik tadi kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu (massal), yang menurut saya itu pendapat pribadi ya,” ujarnya.
Fady mengatakan kemungkinan pihaknya akan melakukan dokumentasi secara teliti.
“Yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data, atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan, untuk mendatanya,” sambungnya
Sebab, kata dia, pemerkosaan massal itu sulit dibuktikan secara hukum lantaran tak ada pelaku. Dia menegaskan tak ada upaya untuk mereduksi kasus tersebut.
“Saya kira tidak ada maksud-maksud lain, dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi, kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan, apalagi ada dukungan dengan hukum,” jelasnya.
Fadly menjelaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan harusnya saat ini bisa dihukum, itu pun kalo bisa ditelusuri jejak pelaku.
“Orang-orang pelaku yang semacam itu sampai sekarang pun saya kira harusnya bisa dihukum, kalau misalnya memang bisa ditelusuri kelompoknya, pelakunya kan. Masalahnya, itu belum menjadi sebuah fakta hukum, kira-kira begitu,” imbuh dia.
Discussion about this post