Suaranusantara.com- Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengajukan tambahan dana ke DPR.
Dalam rapat kerja bersama Banggar DPR dan para menteri Kabinet Merah Putih pada Senin (7/7/2025), AHY menyebut bahwa kementeriannya membutuhkan tambahan Rp 200,2 miliar untuk tahun 2026.
“Dengan rincian untuk membiayai belanja pegawai baik gaji atau tunjangan sebesar Rp 72,5 miliar, dan belanja operasional Rp 43,2 miliar,” ujar AHY.
AHY mengatakan, pagu anggaran sementara yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 115,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 72,5 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai, serta Rp 43,2 miliar untuk kebutuhan operasional.
Namun, menurutnya, anggaran tersebut belum cukup untuk menjalankan dua program utama kementeriannya, yakni koordinasi kebijakan dan dukungan manajemen.
Karena itu, ia menyampaikan permintaan tambahan Rp 114,07 miliar untuk program manajemen dan Rp 86,14 miliar untuk program koordinasi. Jika dikabulkan, total anggaran Kemenko Infrastruktur untuk 2026 akan naik menjadi Rp 315,9 miliar.
“Dalam kesempatan ini kami sekaligus menyampaikan permohonan usulan tambahan Rp 200,2 miliar, untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar Rp 114,07 miliar, dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp 86,14 miliar,” ujarnya.
AHY juga mengungkapkan bahwa pada tahun ini kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar Rp 210,9 miliar. Hingga 4 Juli 2025, dana yang sudah terserap mencapai lebih dari setengahnya, tepatnya 51,01 persen atau sekitar Rp 107,5 miliar. Ia menyebut hal itu sebagai bukti bahwa pelaksanaan program berjalan efisien dan sesuai jadwal.


















Discussion about this post