Gibran Dapat Tugas Khusus dari Prabowo, Wapres Kemungkinan Akan Berkantor di Papua

Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tugas khusus untuk Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka guna menangani persoalan terutama Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk menangani persoalan itu, Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.

Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa 8 Juli 2025.

Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua.

“Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tuturnya.

Dalam kesempatan saat yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai.

Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat, mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan aktivis HAM.

Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari pihak Istana terkait Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua.

Adapun penunjukan wakil presiden untuk urusan Papua bukan hal baru. Di era pemerintahan Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin pada 2022 dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Ma’ruf kala itu ditugasi memimpin lembaga yang dirancang untuk memastikan kelanjutan program pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Saat itu Ma’ruf bahkan sempat berkantor di Papua selama lima hari pada Oktober 2023. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya mencari akar masalah yang menghambat kesejahteraan dan stabilitas keamanan di Papua.