Kasus Bupati Pati, DPR: Kepala Daerah Tidak Boleh Berjarak dengan Rakyat

Suaranusantara.com – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan seorang kepala daerah tidak boleh berjarak dengan rakyatnya.

Hal itu Rifqi sampaikan saat merespon aksi demo yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya hingga berakhir ricuh.

“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak,” kata politisi Partai NasDem itu, Kamis (14/8/2025).

Menurut Politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) I meliputi Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala itu, aksi demonstrasi di Pati merupakan cara rakyat yang tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal.

“Pada akhirnya, pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” jelasnya.

Meski demikian, Rifqi menilai kasus di Pati ini tidak harus berakhir sampai DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat, terlebih pemakzulan terhadap Bupati Pati, Sudewo.

Menurutnya, itu bisa dihindari apabila ada proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif.

“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati, mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” ucapnya.