Jakarta – SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak bisa menutupi kekecewaannya atas penangkapan Gubernur Bengkulu non aktif Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari. Namun, dia juga mengapresiasi langkah KPK yang rajin melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Langkah lembaga anti rasuah, menurutnya, harus dilihat sebagai shock theraphy bagi pejabat daerah maupun pusat.
Bicara pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini mengaku sudah melakukannya lebih dari cukup.
Mulai pelibatan BPK, KPK maupun perbaikan sistem penggunaan anggaran.
“Ternyata aparatur sipil pusat dan daerah tidak megenal jabatan. Setingkat Irjen eselon I sampai DPRD, SKPD, ini terlibat (korupsi). Memang memprihatinkan dan menyedihkan,” ujar Tjahjo dalam pesan teksnya, Minggu (2/7/2017)
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah memerintahkan penguatan inspektorat di semua tingkatan. Termasuk meminta Kejaksaan Agung dan Polri untuk bekerja giat menindak penyimpangan di pemda. Namun nyatanya, KPK masih terlibat dalam urusan hukum tersebut. Mulai dari dugaan suap Rp 10 juta, jual beli jabatan, maupun pengadan barang.
“Masa sih urusan lima juta harus KPK, jual beli jabatan. Apa fungsi inspektorat daerah? Termasuk apa fungsi kejaksaan dan kepolisian? Dengan indikasi KPK masuk berarti kan ngga jalan,” tegasnya.
Karenanya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kata mantan politikus Senayan itu, diperlukan revolusi mental dan hal tersebut tidak bisa dalam waktu singkat.
“Semua berpulang ke kita (pribadi masing-masing-red),” tukas Tjahjo.
Penulis: Has
