Suaranusantara.com- Kericuhan yang terjadi di Nepal menarik perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan faktor keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri perlu segera menyiapkan langkah-langkah yang bersifat antisipatif dan berbasis risiko. Menurutnya, hal itu penting mengingat keberadaan WNI di Nepal mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, pendidikan, hingga kegiatan sosial dan ekonomi.
“Oleh karena itu, kami menilai penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif yang terukur dan berbasis risiko,” kata Dave Laksono
Dave juga menilai pemerintah harus bergerak cepat dengan langkah yang terkoordinasi. Langkah itu mencakup penguatan komunikasi antara perwakilan RI dan WNI di lapangan, pemetaan ancaman, serta kesiapan prosedur evakuasi bila situasi memburuk. Ia menekankan pentingnya mengikuti instruksi resmi dari KBRI maupun otoritas setempat terkait akses publik, mobilitas, maupun potensi ancaman keamanan.
“Kami mengimbau masyarakat Indonesia yang berada di Nepal untuk tetap menjaga ketenangan, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak mengambil risiko yang dapat membahayakan diri,” ujarnya.
Selain memberikan dorongan kepada pemerintah, Dave memastikan DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Ia berharap keadaan di Nepal segera kondusif agar keamanan masyarakat, baik lokal maupun internasional, dapat terjamin.
“Harapan kami, kondisi di Nepal dapat segera kembali kondusif agar keamanan dan ketertiban masyarakat, baik lokal maupun internasional, dapat terjaga secara menyeluruh,” tegas dia
Discussion about this post