Respons Polemik Komeng dan Pramono Anung, Eddy Soeparno: Menangani Banjir Butuh Kolaborasi

Suaranusantara.com- Masalah Banjir menjadi polemik antara Anggota DPD RI Dapil Jabar Komeng dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Di satu sisi, Komeng merasa Jawa Barat selalu disalahkan dalam bencana banjir di Jakarta. Sementara bagi Pramono Anung masalah banjir Jakarta tidak sepenuhnya disebabkan wilayah lain.

Menengahi polemik ini, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menangani masalah banjir dan potensi dampak krisis iklim.

“Penanganan banjir butuh kolaborasi antar wilayah dan saling mendukung. Karena menangani banjir butuh aksi penanganan dari hulu hingga hilir. Bukan hanya satu sisi saja dan tidak bisa dilakukan sendirian,” kata Eddy.

Karena itu, Waketum PAN ini mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.

“Anomali iklim hujan terus menerus dan tidak menentu adalah buah dari krisis iklim dan darurat sampah yang membawa bencana ekologis besar dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Ini bukan waktu yang tepat untuk berpolemik tapi untuk saling berkolaborasi mencegah dampak krisis iklim,”

Doktor Ilmu Politik UI ini meyakini koordinasi yang baik antara Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menangani banjir, sampah, polusi udara hingga krisis iklim akan mencegah dampak yang semakin merugikan masyarakat.

“Ide wilayah Aglomerasi sebenarnya adalah memastikan kolaborasi antar pemerintah daerah agar ada sinkronisasi pembangunan, koordinasi terpadu dan juga kerjasama ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah mencegah dampak kerusakan lingkungan,” lanjutnya.

Eddy Soeparno menjelaskan, selaku pimpinan MPR ia juga terus membangun kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani ancaman krisis sampah.

“Kami terus menjalin kolaborasi dengan kepala-kepala daerah di tingkat Kota untuk mendengarkan masukan mereka dalam penyusunan revisi perpres tentang mengolah sampah menjadi energi atau waste to energy,”

“Penanganan krisis sampah membutuhkan kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Terobosan waste to energy menjadi solusi mengatasi masalah sampah sekaligus mendapat sumber listrik dari energi terbarukan,” tutupnya.