Suaranusantara.com- Forum Rembuk Rakyat Evaluasi 1 Tahun Prabowo–Gibran yang digelar di STF Driyarkara, Jakarta, Jumat (17/10/2025), menjadi wadah sejumlah aktivis menyuarakan keprihatinan terhadap kinerja pemerintahan setahun terakhir.
Mereka menilai arah kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif.
Para aktivis menyoroti berbagai program unggulan seperti Food Estate, hilirisasi energi, serta proyek-proyek lanjutan dari masa pemerintahan sebelumnya, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan 226 Proyek Strategis Nasional (PSN). Di sisi lain, beban utang yang terus meningkat dan kurangnya disiplin fiskal dianggap memperburuk arah pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, mereka juga mengkritisi program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah.
Menurut mereka, inisiatif tersebut diluncurkan tanpa kajian dan kesiapan teknis yang memadai, sehingga menimbulkan masalah baru di lapangan.
Dalam siaran persnya, para aktivis menilai struktur kabinet dan birokrasi di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran semakin gemuk. Kondisi itu dinilai berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran dan kesulitan koordinasi antarinstansi. Mereka juga menilai muncul indikasi praktik KKN karena sejumlah jabatan strategis ditempati oleh figur yang berasal dari jaringan politik atau kelompok tertentu, bukan berdasarkan kapasitas profesional.
“Masalah lainnya di Birokrasi adalah dengan munculnya Geng Politik di dalam tubuh Pemerintahan Prabowo Gibran menjadi benalu yang menjauhkan Pemerintahan dengan Rakyatnya seperti adanya Geng Solo, Geng Hambalang Boys, Geng Angkatan, dan Geng-geng lainnya,” ungkap rilis Rembuk Rakyat, Jumat 17 Oktober 2025.
Salah satu yang dibahas dalam agenda Rembuk Rakyat yang digagas oleh aktivis mahasiswa ini adalah bagaimana Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran juga memperluas peran militer dalam birokrasi sipil setelah disahkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
Hal ini tampak nyata dalam semakin luasnya peran militer dalam Operasi Militer Selain Perang(OMSP) hal ini dapat dilihat dari keterlibatan militer dalam Badan Gizi Nasional, Koperasi Merah Putih serta banyak Lembaga lainya. Ditambah adanya Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) yang dibangun dalam rangka menyukseskan ketahanan pangan, dan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui PERPRES No 5 Tahun.
“Situasi tersebut memperterang watak pemerintahan Prabowo-Gibran yang terlihat semakin anti rakyat. Alih-alih menjawab kebutuhan dasar rakyat (upah, tanah, kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan), pemerintahan Prabowo-Gibran hanya akan semakin memancing kemarahan rakyat berikutnya seperti pada peristiwa Pati hingga kerusuhan akhir Agustus. Terjadinya kriminalisasi dan intimidasi para pejuang demokrasi menjadi karakter lain dari pemerintahan Prabowo-Gibran,” ungkap salah satu juru bicara Rembuk Rakyat Dendy Se.
Aktivis GMNI ini juga melihat Forum Rembuk Rakyat yang membawa narasi Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran publik, membangun persatuan, dan sebagai wujud nyata bela negara yang benar diantara mahasiswa, akademisi, ekonom, buruh, tani, tokoh bangsa, dan berbagai sektor rakyat lainnya.
Dalam Rembuk Rakyat ini juga mengundang beberapa panelis untuk melihat kondisi Indonesia saat ini lebih luas seperti Romo Setyo, Ubedillah Badrun, Titi Suhada, Fauzan Lu, Unang Sunanrno, Panji, dan dipandu oleh Danar Dono.
Salah satu panelis Romo Setyo melihat bagaimana tahun pertama kepemimpinan Prabowo menunjukkan pemerintahan tanpa adab dan berbudaya.
Dia lalu mencontohkan bagaimana reaksi Menteri Kabinet Merah Putih yang terkesan meremehkan kasus keracunan massal akibat makan bergizi gratis.
Setyo merujuk pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut bahwa penyebab keracunan itu ialah karena siswa belum terbiasa mengonsumsi MBG.
“Ya ampun, ini kan ribuan anak-anak ya. Keracunan ini kan serius, kenapa tidak ditangani dengan serius,” ujar Setyo
Setyo juga menyoroti sikap pemerintah soal reformasi Polri dan dalam menghadapi gelombang demonstrasi yang berakhir ricuh pada akhir Agustus lalu. Dia menyayangkan bahwa hingga saat ini ratusan demonstran masih ditahan oleh polisi di berbagai daerah
“Presiden sudah satu bulan ini menjanjikan reformasi Polri tapi faktanya sampai sekarang belum ada,” ungkap Setyo.
Prabowo tidak bergeming meski ada desakan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Desakan itu menggema usai Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan brigade mobil di tengah demostrasi.
“Kalau kita lihat bahwa sepertinya pemerintahan ini masih disandera oleh pemerintahan yang lalu. Usulan reformasi polri tak sampai ke mana-mana meski sudah sebulan, lalu usulan pencopotan Kapolri itu juga tidak ditangani,” ujar dia.
Lalu ketika ditanya apakah kita masih bisa berharap dengan Pemerintah saat ini.
“Harapan ya masih ada, namun kita wajib berani menentukan nasib kita sendiri buat Bangsa yang lebih maju,” tegas dosen STF Driyakarya ini.
Agenda Rembuk Rakyat ini dipelopori oleh para aktivis dari Front Mahasiswa Nasional-Gerakan Mahasiswa Nasional Cabang Jakarta Selatan-Serikat Mahasiswa Indonesia-Serikat Pemuda Progresif-Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, dan Kampus-kampus di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo dan Papua.
Discussion about this post