Suaranusantara.com- Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno memberikan pembekalan kepada delegasi dari Rusia yang tergabung dalam Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) bersama dengan Universitas Bakrie.
Kehadiran delegasi Rusia ini dalam rangka menemui tokoh- tokoh kunci di Indonesia untuk mendalami isu dan dinamika geopolitik Indonesia, Asia Tenggara dalam hubungannya dengan Rusia. Delegasi terdiri dari Manajer Senior dari kalangan bisnis, pemerintahan hingga akademisi di Rusia.
Di hadapan 25 orang delegasi yang hadir, Eddy menyampaikan target Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Eddy menjelaskan, syarat mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah dengan meningkatkan kembali kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dan dengan meningkatkan hilirisasi sumber daya alam.
“Saat ini Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh untuk menggencarkan kembali industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita dengan hilirisasi di berbagai sektor,”katanya
Namun, lebih lanjut Eddy menjelaskan kontribusi sektor industri terhadap PDB justru menurun dari sekitar 32 persen pada awal 1990-an menjadi sekitar 18 persen saat ini.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh masuknya produk-produk murah dari Tiongkok, pergeseran pelaku usaha yang lebih memilih berdagang dibanding membangun kapasitas manufaktur, serta ketergantungan ekspor terhadap komoditas mentah seperti batubara, kelapa sawit, dan nikel.
Kondisi itu kemudian menjadi tantangan besar Indonesia yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran muda dan dominannya tenaga kerja di sektor informal. Dari sekitar 145 juta tenaga kerja, 60 persen bekerja di sektor informal.
“Karena itu reformasi kebijakan dan deregulasi menjadi agenda penting dalam memperkuat iklim investasi, sekaligus juga memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,”
“Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan regulasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. MPR RI memandang penting adanya konsistensi dan koordinasi kebijakan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Tantangan besar lainnya datang dari sisi regulasi. Indonesia memiliki banyak peraturan yang tumpang tindih dan memperlambat proses investasi. Untuk masuk ke pasar energi dan karbon, investor harus berkoordinasi dengan hingga 16 lembaga pemerintah, mulai dari kementerian koordinator, kementerian teknis, hingga pemerintah daerah.
Pemerintah kini tengah menyederhanakan izin dan memangkas birokrasi agar iklim investasi lebih kompetitif.
Secara khusus, Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, kolaborasi MPR dengan berbagai pihak memastikan deregulasi dan terus mendorong reformasi struktural.
“Dalam hal penanganan sampah misalnya saat ini sudah terbit Perpres No.109 yang menjadi dasar kebijakan Waste to Energy sehingga lebih efektif dengan sampah tertangani sekaligus menghasilkan energi terbarukan,”
“Kami juga terlibat aktif mendorong perubahan KBLI Karbon karena perdagangan karbon internasional, selain menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan ke depannya juga akan mendorong penghasil emisi karbon untuk beralih ke energi terbarukan karena ada kredit karbon yang memiliki nilai ekonomi signifikan,” lanjut Eddy.
“Kalau investor merasa sulit berinvestasi di Indonesia, mereka bisa dengan mudah beralih ke negara lain seperti Vietnam atau Thailand. Karena itu, deregulasi menjadi kunci untuk memperkuat daya saing nasional,” tutup Waketum PAN ini.
Delegasi yang turut hadir antara lain Deputy Director of the Graduate School of Public Management of the Presidential Academy, Sheburakov Ilia Borisovich; Director of the Center for the Implementation of the Client-Centered Approach of the Institute of GSPM of the Presidential Academy, Paratunov Maxim Vladimirovich; serta Vice-Rector for Research at Ural State Law Academy, Vinnitsky Andrey Vladimirovich.
Discussion about this post