Suaranusantara.com – PDIP buka suara soal wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mempertimbangkan masukan kritis dari berbagai pihak terkait hal tersebut. Masukan itu khususnya terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, yang melibatkan Soeharto.
“Ya kami mendengarkan masukan-masukan dari civil society, dari perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait dengan human rights ya, pelanggaran yang belum dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi itu,” kata Hasto di Blitar, Sabtu (1/11/2025).
Hasto lalu menyinggung pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang memberikan catatan terkait pelanggaran HAM.
“Prof Mahfud MD ketika menjadi Menkopolhukam juga memberikan catatan tentang pelanggaran hak asasi manusia,” tegasnya.
Menurut Hasto, pernyataan Mahfud MD sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak mudah memberikan gelar pahlawan kepada seseorang.
“Tentu saja ini menjadi bagian dari sikap dari PDIP, yang tadi disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, jangan begitu mudah untuk memberikan gelar pahlawan,” pungkas Hasto.


















Discussion about this post