Suaranusantara.com- Setiap akhir pekan di hari Minggu, Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menterinya. Pada Minggu 23 November 2025 kemarin, Prabowo kumpulkan menterinya di kediamannya di Hambalang, Sentul, Bogor Jawa Barat menggelar rapat terbatas (ratas).
Dalam ratas, Prabowo bersama para menterinya membahas banyak hal. Salah satunya adalah membahas penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit diakses oleh aparat penegak hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif di wilayah-wilayah yang rawan tersebut.
“Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 23 November 2025.
Kata Teddy, ratas berlangsung cukup lama mulai dari siang hingga berlanjut malam hari.
Pada agenda ratas, selain itu di atas, hal yang ikuti dibahas adalah mencakup isu-isu strategis di bidang kehutanan dan pertambangan, yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini.
Teddy menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Selain itu, rapat ini juga membahas penertiban kawasan pertambangan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran dan aktivitas ilegal dalam kedua sektor tersebut.
“Hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, dan penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat,” ujar Teddy lagi.
Adapun menteri yang hadir dalam ratas di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Lalu ada Jaksa Agung ST Burhanuddin, hadir juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.


















Discussion about this post