Prabowo Panggil 20 Menterinya ke Istana, Bima Arya Beberkan Isi Pembahasan

Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 27 November 2025 memanggil orang-orang jajaran Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan.

Mereka yang dipanggil Prabowo ke Istana di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wamendagri Bima Arya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, hingga Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Dalam pertemuan bersama Prabowo, Bima Arya mengatakan banyak hal yang dibahas Presiden, salah satunya adalah persoalan bencana alam dari banjir hingga tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Sejumlah wilayah yang dilanda banjir dan tanag longsor di antaranya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar). Bahkan di Sumut kejadian itu telah menelan korban tewas sebanyak 37 orang dan 52 orang hilang.

Sedangkan di Sumbar, korban tewas mencapai 9 orang. “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,” ujar Bima Arya.

Selain membahas bencana alam, Bima Arya mengatakan Prabowo juga membahas infrastruktur di daerah serta perekonomian daerah.

“Ya sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah secara virtual pada Jumat, 21 November 2025, dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dalam arahan tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Dirjen Bina Adwil) Safrizal Zakaria Ali menyebut sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi. Momentum respons pertama sangat penting,” kata Safrizal.

Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.