Suaranusantara.com- Anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, menyoroti kondisi warga binaan lanjut usia (lansia) serta pentingnya upaya pembinaan berbasis kemanusiaan saat melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Marinus, sejumlah persoalan mendasar masih terjadi di lapas, khususnya terkait minimnya penanganan khusus bagi warga binaan berusia lanjut. Ia menilai, meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan fasilitas pembinaan, kebutuhan lansia di lapas jauh lebih kompleks dan memerlukan perhatian ekstra agar tetap mendapatkan hak kesehatan dan perlakuan manusiawi.
“Tadi kita lihat ada satu ruangan yang dihuni khusus oleh warga binaan lansia, sekitar 19 orang, bahkan ada yang sudah berusia 88 tahun. Dari segi fisik, kondisi seperti itu sebenarnya tidak memungkinkan. Warga binaan lansia membutuhkan penanganan yang lebih serius, bukan hanya pemeriksaan kesehatan, tetapi juga tempat yang mendukung agar mereka tetap sehat selama menjalani masa pembinaan,” ujar Marinus, Sabtu 29 November 2025.
Marinus juga menambahkan bahwa kondisi kesehatan para lansia berpotensi terganggu jika tidak ditangani secara tepat, terutama ketika mereka tinggal berdekatan dalam satu ruangan.
“Ketika seseorang yang uzur mengalami sakit, sangat mungkin berdampak ke warga binaan lansia lainnya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis. Keterbatasan fasilitas ini bisa menjadi tantangan baru yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah,” tegasnya.
Selain menyoroti masalah lansia, Marinus juga menekankan bahwa pembinaan terhadap warga binaan perlu dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan, meskipun fasilitas yang tersedia masih minim. Menurutnya, proses pemasyarakatan sejatinya bertujuan membentuk kembali warga binaan agar siap kembali ke masyarakat, bukan sekadar menjalani hukuman.
“Dalam keterbatasan yang ada, kita tetap harus menjalankan pembinaan yang lebih manusiawi. Warga binaan adalah bagian dari masyarakat kita. Apa pun kesalahannya, mereka tetap manusia yang berhak mendapatkan perlakuan layak,” ungkapnya.
Ia mengakui bahwa meskipun laporan resmi sering menyampaikan kondisi positif mengenai program pembinaan di lapas, fakta di lapangan tidak sepenuhnya sejalan.
“Setiap kali rapat selalu disampaikan bahwa pembinaan berjalan baik, tetapi kenyataan di lapangan tidak selalu demikian. Karena itu, pembinaan harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga binaan, bukan hanya formalitas,” lanjut Marinus.
Marinus berharap perhatian terhadap dua persoalan tersebut—penanganan khusus bagi warga binaan lansia dan pembinaan berbasis kemanusiaan—bisa menjadi landasan perbaikan sistem pemasyarakatan.
“Ini kerja keras dan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun kita harus mulai dari memastikan pemenuhan hak dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti warga binaan lansia, sambil terus mengutamakan pendekatan kemanusiaan dalam pembinaan,” tutupnya.
Discussion about this post