Suaranusantara.com- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti pentingnya aspek kemanusiaan dalam penanganan banjir di Sumatra. Ia menyampaikan bahwa pencarian korban tidak boleh berhenti meski masa tanggap darurat telah melampaui tujuh hari, karena keselamatan warga harus ditempatkan di posisi tertinggi.
Ia mengungkapkan seusai mengikuti RDP dengan BMKG dan Basarnas bahwa perpanjangan operasi SAR tetap perlu dilakukan selama secara teknis masih memungkinkan. Menurutnya, kewenangan berada pada Basarnas, dan Komisi V mendorong agar lembaga tersebut mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.
Lebih jauh, Lasarus menjelaskan bahwa Basarnas telah menyatakan kesanggupan memperpanjang operasi pencarian. Menurutnya, dukungan anggaran tidak menjadi hambatan, karena Komisi V siap memfasilitasi penambahan kebutuhan biaya melalui mekanisme yang dapat ditanggung oleh pemerintah, termasuk dana BA99 jika diperlukan. Ia menilai, operasi SAR merupakan kegiatan yang sifatnya situasional dan tidak dapat dirinci sebelumnya, sehingga negara harus hadir secara penuh.
Lasarus menekankan bahwa keberlanjutan operasi SAR sangat penting untuk memenuhi kebutuhan emosional dan harapan keluarga korban. Ia menilai bahwa penyelamatan warga harus menjadi komitmen negara tanpa kompromi.
“Kita minta pemerintah untuk men-support Basarnas (agar) melanjutkan operasinya sampai selesai. Karena harapan keluarga (dan) masyarakat, itu yang (harus diutamakan),” tutur Lasarus.
Selain aspek pencarian dan pertolongan, Lasarus menyampaikan bahwa Komisi V telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur rusak akibat banjir. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar segera memanfaatkan dana tanggap darurat masing-masing untuk menangani kerusakan infrastruktur umum, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur milik masyarakat, termasuk perumahan.
“Saya bilang ke Pak Menteri, silakan jalan dulu. Nanti persetujuan kita belakangan. Yang penting penanganan di lapangan bisa dipercepat selama anggarannya digunakan secara akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Terkait alur penanganan bencana, Lasarus mengingatkan bahwa tahap pertama tetap pencarian dan pertolongan oleh Basarnas, kemudian penanganan oleh BNPB, dan berikutnya rehabilitasi serta rekonstruksi oleh Kementerian PU. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan untuk memastikan efektivitas penanganan bencana.
Saat ditanya mengenai tindak lanjut pemanfaatan BA99, Lasarus menyebut hal itu berada di ranah Kementerian Keuangan. Ia juga mendorong agar dana tersebut segera digunakan dengan maksimal sebagai upaya penyelesaian bencana banjir di Sumatra ini.
“Seperti yang saya bilang tadi, ada dana tanggap darurat di sana. Silakan digunakan secepatnya supaya infrastruktur, jalan, jembatan yang rusak ini segera bisa diperbaiki,” pungkasnya.
Discussion about this post