Prabowo Undang Sejumlah Tokoh Oposisi, Ada Apa?

Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto diketahui pada Jumat 30 Januari 2026 menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Tokoh nasional yang hadir itu dikenal sebagai orang-orang yang berada di garis oposisi.

Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih lima jam. Salah satu tokoh oposisi yang turut hadir dalam pertemuan itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Dalam pertemuan itu, jajaran Kabinet Merah Putih kata Samad turut hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Lalu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

“Saya diundang dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK dan dalam pertemuan itu ada sekitar 7 orang ya diundang, saya lupa, tapi kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada 1 lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat, dan saya, Profesor Dr Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa ya,” katanya pada Minggu 1 Februari 2026.

Samad mengungkap isi pertemuan tersebut yakni Prabowo menyampaikan sejumlah program pemerintah hingga hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Para tamu yang diundang juga menyampaikan idenya kepada Prabowo.

“Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan. Jadi cukup lam, jadi memang waktu 5 jam terasa lama kalau kita lihat. Tapi sebenarnya itu singkat bagi kita karena kita nggak sempat makan malam,” ujar Samad.

Samad diminta pandangan tentang bagaimana meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

Samad dalam diskusi itu mengatakan harus membuat roadmap pemberantasan korupsi yang lebih efektif, agar bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi.

“Pertama saya bilang pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya, jadi dia harus menyentuh akar permasalahannya agar supaya efektif. Yang kedua saya bilang berbicara IPK, indeks persepsi korupsi, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan kalau kita merujuk United Nations Convention Against Corruption, UNCAC,” ucap Samad.

Empat hal yang harus diperhatikan menurut UNCAC, kata Samad, adalah foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing), trading influence (perdagangan pengaruh), elite enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara), dan commercial bribery (suap sektor swasta).

Samad menyebutkan Prabowo bertanya mengapa bisa KPK tidak seperti dulu, Samad menilai faktor penyebab antara lain karena Undang-Undang KPK direvisi pada 2019.

Revisi UU KPK itu dinilai memangkas kewenangan KPK serta kedudukan KPK tidak independen di bawah rumpun eksekutif.

“Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” ujarnya lagi.

“Ketiga saya mempersoalkan rekrutmen komisioner KPK di masa lalu karena tidak mengindahkan masukan masyarakat. Dulu waktu jaman Firli itu banyak masukan dari masyarakat bahkan dari KPK bahwa orang ini tidak layak pimpin KPK. Tapi itu diabaikan, itu salah satu penyebab faktornya, sehingga ketika terpilih Firli-Lili itu melakukan tindak pidana. Jadi integritasnya, moralitasnya, hancur tapi tetap dipilih, jadi itu rekrutmen yang bermasalah,” sambungnya.

Lalu, Samad mempermasalahkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang memecat 57 orang pegawai KPK.

Samad menilai TWK menjadi rekayasa pimpinan KPK sebelumnya untuk menyingkirkan 57 orang yang sesungguhnya berintegritas di KPK.

Kemudian, Samad juga diminta tanggapan saya tentang reformasi kepolisian, dan seluruh tamu diminta tanggapannya tentang reformasi kepolisian. Para tokoh sepakat bahwa reformasi kepolisian itu menjadi sebuah keharusan.

Selain itu, penyelamatan sumber daya alam (SDA) dibahas karena ada Satgas PKH sudah dibentuk. Samad mengatakan upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat jadi pimpinan KPK, namun ketika itu belum dibentuk satgas.

“Jadi sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita,” kata Samad.

Prabowo, menurut Samad, juga menyampaikan alasan Indonesia masuk Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Samad mengungkapkan, menurut ucapan Prabowo, gabungnya Indonesia dalam Board of Peace bukan harga mati.

“Dia menyampaikan bahwa Indonesia bergabung tapi tidak harga mati. Artinya, kalau dalam perjalanannya ternyata menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia bisa keluar menarik diri kembali,” sebutnya.

Terakhir, menurut Samad, Prabowo menekankan bahwa dia sudah bertekad perang terhadap oligarki yang mengganggu sumber daya alam. Prabowo disebut akan mengejar dan enggan bernegosiasi dengan oligarki yang dapat keuntungan dari SDA.

“Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, dia sebut, mau 9 naga, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. itu janji dia ke kita, itu janji kan,” pungkasnya.