Jakarta-SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerjasama data kependudukan dengan pihak swasta, khususnya lembaga perbankan. Pemerintah pun menjamin akurasi data kependudukan yang nantinya diperuntukkan untuk kepentingan perusahaan.
“Lembaga-lembaga yang sudah terintegarsi dalam upaya pemerintah memberikan jaminan data, sehingga memudahkan semua pihak agar memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kerjasama ini paling lambat awal tahun depan sudah selesai semua.” kata Tjahjo di UOB Plaza, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017).
Dirjen Dukcapil, kata Tjahjo, terus bekerjakeras untuk menyelesaikan masalah 1 juta data ganda. Tjahjo meminta dengan bantuan dari lembaga perbankan bisa membantu data ganda sehingga, tidak ada keraguan dari semua lembaga-lembaga baik swasta ataupun pemerintah terkait dengan data kependudukan yang sah.
“Orang boleh punya beberapa rekening berapa bank tapi data (Kependudukan)-nya harus tatap satu,” ujarnya.
Dijelaskan Tjahjo, hal ini sudah diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 bahwa data yang bersumber dari kemendagri ini untuk layanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
“Maka lembaga pengguna yang sudah bekerjasama dengan Kemendagri dalam pemanfaatan NIK dan Ektp sejumlah 234 baik swasta atau pemerintah. Dengan database yang dimiliki negara/pemerintah ini kami menjamin akurasinya. Mengingat kalau kita melakukan sinkroniasasi dengan perekaman iris mata dan sidik jari,” tegasnya.
Terkait dengan pengadaan KTP el sendiri, Mendagri memastikan akhir tahun 2017 ini akan rampung. Karena pihaknya sudah menyebarkan 7 juta blanko KTP dan cadangan 1 juta di pusat. Menurutnya hampir 96 persen masyarakat sudah melakukan perekaman dengan baik.
“Maret (silam) saya beranikan diri untuk teken kontrak pencetakan ulang dari kekurangan 7 juta ini. Mudah-mudahan bisa selesai, sehingga pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Untuk mempermudah penggunaan KTP, Tjahjo mengatakan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan rumah sakit ini terkait dengan rekam medis. Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan mengadakan kerjasama dengan 300-an perbankan dan lembaga swasta, kepolisian dan BNN.
“Ini contoh kecil yang menjadi beban tanggungjawab Kemendagri menyangkut KTP. Karena (e-KTP) ini adalah nyawa kedua warga Indonesia,” tutupnya.
Penulis: Askur
