Suaranusantara.com- Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata nasional sangat bergantung pada kesiapan daerah, bukan semata keputusan dari pemerintah pusat.
Ia menilai, penunjukan 10 destinasi prioritas tidak cukup hanya ditetapkan di tingkat kementerian. Menurutnya, daerah yang akan dijadikan destinasi unggulan harus benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan dinilai tingkat kesiapan infrastrukturnya.
Samuel mengingatkan bahwa promosi pariwisata berskala besar tanpa kesiapan daerah berisiko menimbulkan persoalan baru. Ia menyoroti potensi masalah mulai dari keterbatasan akomodasi hingga kesiapan masyarakat setempat dalam menyambut wisatawan.
Apabila hal tersebut tidak diperhitungkan secara matang, kata dia, promosi pariwisata justru dapat mencederai reputasi Indonesia di mata wisatawan internasional, alih-alih mendongkrak sektor pariwisata nasional.
Samuel mencontohkan sejumlah destinasi yang sempat viral dan menarik perhatian dunia internasional, namun tidak didukung kesiapan fasilitas di lapangan, sehingga menimbulkan kekecewaan wisatawan. Hal tersebut, menurutnya, harus menjadi pelajaran penting dalam penetapan destinasi prioritas.
“Penunjukan destinasi unggulan itu harus diiringi dengan kesiapan daerah, termasuk anggaran, SDM, dan infrastrukturnya. Jangan hanya diumumkan lalu dipromosikan,” ujarnya.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI pada prinsipnya mendukung penuh program pengembangan pariwisata nasional. Namun, dukungan tersebut disertai dengan pengawasan agar kebijakan yang dijalankan tidak berhenti pada konsep, melainkan benar-benar terlaksana di lapangan.
“Kami mendukung program Kementerian Pariwisata, tapi dengan satu catatan besar, yaitu bagaimana eksekusinya. Itu yang akan terus kami awasi,” pungkas Samuel.
Discussion about this post