Suaranusantara.com- Perubahan penamaan rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo menjadi “Tembok Ratapan Solo” pada platform Google Maps memicu perhatian sejumlah kalangan salah satunya Politikus Senior PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima .
Aria Bima, menyebutkan bahwa respons publik di media digital merupakan bagian dari praktik demokrasi yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Menurutnya, ekspresi di ruang maya—baik bernuansa dukungan maupun kritik terhadap sosok tertentu—merupakan konsekuensi dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa demokrasi tidak semata diukur dari penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga dari ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, termasuk melalui media sosial yang telah memiliki rambu hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena itu, ragam ekspresi di platform digital perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi kontemporer.
Meski demikian, Aria menyoroti kecenderungan pengkultusan individu yang masih muncul dalam dinamika politik belakangan ini. Ia mengingatkan, pola glorifikasi berlebihan terhadap figur publik tidak selalu membawa dampak positif bagi yang bersangkutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Aria Bima kepada wartawan pada Jumat, 20 Februari 2026, menanggapi ramainya perhatian publik terhadap perubahan nama lokasi rumah Joko Widodo di Solo pada layanan peta digital.
Menurutnya, terjadi pergeseran perilaku pemilih, terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z. Model pengkultusan tokoh dinilai tidak lagi efektif menarik simpati.
“Model pengkultusan saya kira sudah tidak terlalu mendapatkan respons, terutama dari Gen Z. Sekarang kan tingkat ID partai saja menurun, sementara ID personal meningkat,” jelasnya.
Aria menegaskan bahwa ekspresi publik terhadap pemimpin, termasuk kepada Jokowi, kini lebih mengarah pada ukuran meritokrasi serta kejelasan visi dan misi untuk masa depan bangsa. Ia meyakini masyarakat semakin rasional dalam menilai kepemimpinan.
“Saya melihat bentuk-bentuk ekspresi kepada siapa pun, tidak hanya Pak Jokowi, mulai sekarang ke arah meritokrasi dan hal-hal yang menyangkut visi misi seorang pemimpin untuk bangsa ini ke depan seperti apa,” ujarnya.
Lebih jauh, Aria mewanti-wanti bahaya pengkultusan berlebihan di media sosial. Dalam istilah Jawa, ia menyebut praktik itu bisa menjadi upaya “menjolomprongke” atau justru menjerumuskan seseorang agar menjadi sasaran hujatan publik.
“Tiba-tiba ada orang yang memberikan kultus yang begitu besar, banyak menjolomprongke—orang Jawa bilang—biar jadi hujatan publik. Jadi saya tidak berkomentar mengenai informasi dari media sosial kecuali berita dari media mainstream,” pungkasnya.
Sebelumnya, kediaman mantan Presiden RI, Joko Widodo, di kawasan Sumber, Solo, memicu diskusi publik setelah titik koordinatnya di Google Maps mendadak berubah nama menjadi “Tembok Ratapan Solo.”
Discussion about this post