Suaranusantara.com- Media sosial tengah dihebohkan ajakan demo besar yang bertujuan untuk menjatuhkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Ajakan ini disampaikan langsung akademisi yang juga pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani saat acara halalbihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang berlangsung di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026.
Dalam pernyataannya, Saiful Mujani menilai bahwa selama setahun lebih kepemimpinan, Prabowo dinilai sudah tidak lagi menunjukkan sikap “presidential” karena dianggap tertutup terhadap kritik dan masukan publik.
“Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya itu, kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” jelas Saiful Mujani dalam video yang beredar, dilihat Senin 6 April 2026.
Ajakan itu mendapat respon dari Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana yang menilai ajakan makar terhadap Presiden Prabowo tidak laku.
Menurut dia, ajakan sejumlah pengamat dan intelektual tak memiliki daya dorong signifikan pada masyarakat luas.
Hal ini dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Prabowo, tinggi.
“Narasi seperti ini cenderung hanya menjadi diskursus di level elite, tidak memiliki resonansi kuat di akar rumput,” ungkap Ayip Tayana, Senin 6 April 2026.
Dia menyebut masyarakat menilai penggunaan diksi yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan, termasuk dorongan pemakzulan di luar mekanisme konstitusi, merupakan langkah yang problematik, baik secara hukum maupun etika demokrasi.
“Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Di luar itu, narasi perubahan kekuasaan berpotensi menciptakan instabilitas politik,” ujar Ayip.
Ayip menekankan kritik keras tetap diperbolehkan dalam demokrasi, namun harus tetap berada dalam koridor aturan main yang telah disepakati bersama.
Narasi yang berkembang belakangan ini dinilainya cenderung melampaui batas, karena tidak lagi sekadar kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi sistem yang sah.
“Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada,” tegas Ayip.
Dari perspektif politik praktis pun, menurut Ayip, peluang terjadinya pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini sangat kecil.
Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, diantaranya stabilitas politik yang relatif terjaga, soliditas koalisi pemerintahan, serta jalannya program-program nasional.
“Tidak ada data yang menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya pemakzulan. Stabilitas politik dan ekonomi masih dalam kondisi baik,” jelas Ayip Tayana.
Oleh karena itu, Ayip mengajak para akademisi dan intelektual daripada ribut dengan narasi yang tidak jelas, lebih baik meningkatkan kualitas diskursus politik dengan berbasis data dan argumentasi yang akurat.
“Jangan menggunakan istilah yang menyesatkan publik atau merusak kepercayaan terhadap demokrasi. Kritik harus tetap rasional, berbasis data, dan konstitusional,” tegas Ayip Tayana.
Discussion about this post