Dicecar Soal Pengadaan Kaos Kaki, Kepala BGN: Bagian Perlengkapan Peserta SPPI

Suaranusantara.com- Badan Gizi Nasional (BGN) masih menjadi sorotan publik terkait anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang hingga jasa. Salah satunya pengadaan kaos kaki untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di mana, beredar di media sosial pengadaan kaus kaki BGN mencapai Rp.6,9 miliar. Hal ini sontak memicu pertanyaan publik. Sebab, jika dihitung-hitung harga kaos kaki per pasang mencapai Rp.100 ribu.

Kepala BGN, Dadan Hindayana pun angkat bicara dengan mengatakan bahwa kaos kaki bukan pengadaan di BGN.

Kaos kaki itu menurut dia merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

“Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan,” kata Dadan, dalam keterangan resmi yang diterima, Senin 13 April 2026.

Dadan menuturkan, pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan (UnHan) dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2.

Dalam skema tersebut, kata Dadan, mulai dari pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan dilakukan oleh pihak Unhan.

“Jadi, perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI,” tutur dia.

Dadan memastikan setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran hingga pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyebut, penyebaran informasi yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program milik BGN.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi,” ucap dia.

Dadan menegaskan, BGN akan menjaga prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, serta terbuka terhadap pengawasan dari internal maupun eksternal BGN dalam setiap pengelolaan anggaran.