Suaranusantara.com- Buntuk balas laporan warga melalui aplikasi JAKI dengan foto rekayasa AI, tiga Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mendapat hadiah istimewa dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berupa Surat Peringatan (SP)1.
Sebelumnya, warga melaporkanya parkir liar di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur. Namun, laporan iti dibalas dengan menggunakan foto rekayasa AI, bukan dokumentasi di lapangan.
Hal ini membuat Pramono Anung kesal atas tindakan PPSU. Untuk itu, Pramono memberikan SP1. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mencoreng nama baik Ibu Kota.
“Jadi ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP 1, surat peringatan, dan tadi secara pribadi tiga-tiganya saya temuin. Dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka, kalau memang masih pengin bekerja di DKI Jakarta,” ujar Pramono di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu 15 April 2026.
Ia menambahkan, jika pelanggaran serupa kembali terjadi, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi lebih tegas.
“Kalau sampai diulang kembali, pasti kami ambil tindakan yang lebih keras,” tegasnya.
Bukan hanya petugas lapangan, sanksi juga diberikan kepada jajaran atasannya, di antaranya Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, Kepala Seksi Pemerintahan, hingga Lurah Kalisari dibebastugaskan dari jabatannya.
Sebagai tindak lanjut, Pramono mengumpulkan PPSU bersama lurah, camat, hingga wali kota dalam sebuah rapat besar (town hall meeting).
Pramono meminta agar seluruh jajaran PPSU untuk bekerja secara nyata bukan sekedar menyenangan pimpinan.
“Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja riil di lapangan,” kata Pramono, Rabu 15 April 2026.
Dia menilai kasus di Kalisari menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperbaiki pola kerja yang selama ini dinilai masih berorientasi administratif semata.
“Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali, sehingga tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali,” ucap dia.
Pramono menekankan, kinerja PPSU sebagai ujung tombak pelayanan publik harus benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar laporan yang terlihat baik di atas kertas.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pembenahan sistem dan tata kelola guna memastikan transparansi serta akuntabilitas kerja.
“Kami memperbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka. Karena bagaimanapun masukan, pendapat, saran, kritik dari warga Jakarta adalah modal bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan diri,” jelasnya.
Menurut Pramono, perbaikan kinerja tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan dukungan seluruh jajaran.
Melalui penegasan ini, Pemprov DKI berharap kinerja PPSU ke depan lebih berorientasi pada hasil nyata di lapangan serta mampu mengembalikan kepercayaan publik.
“Saya merasa sebagai Gubernur nggak bisa kerja sendirian. Nggak akan berhasil tanpa support dukungan misalnya dari PPSU dan sebagainya. Jadi PPSU adalah ujung tombak dari wajah Jakarta ke depannya,” ujarnya.
Discussion about this post