Suaranusantara.com- Dosen Universitas Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun beberapa waktu lalu dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat pernyataannya yang memberikan kritik terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan menyebut ‘beban bangsa’.
Ubed sapaan Ubedilah Badrun dipolisikan oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian dan teregister dengan Nomor LP/B/2560/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 April 2026.
“Ya benar PMJ telah menerima laporan masyarakat Senin 13 April 2026 terkait dugaan ujaran kebencian di media elektronik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa 14 April 2026.
Ubed pun memberi tanggapan terkait dirinya yang dipolisikan lantaran mengkritik Prabowo-Gibran ‘beban bangsa’.
Menurut Ubed, laporan yang dilayangkan untuknya sangatlah aneh, terlebih laporan dibuat di tengah buruknya demokrasi negeri ini.
“Soal laporan itu sebenarnya saya dengarnya aneh, kok bisa ada laporan semacam itu di tengah memburuknya demokrasi Indonesia, di tengah citra buruk Indonesia di mata internasional,” kata Ubedilah saat dikonfirmasi, Minggu 19 Aprip 2026.
Ubed mengatakan laporan semacam itu memperburuk kualitas dan indeks demokrasi Indonesia. Sebab, dirinya dilaporkan terkait dugaan ujaran kebencian, padahal pernyataannya itu disampaikan dalam sebuah podcast media.
“Saya berbicara di podcast media resmi tentang pemerintahan Prabowo-Gibran secara kritis itu berbasis data dan keilmuan saya, tidak ada ujaran kebencian sama sekali, itu hak berpendapat saya yang dijamin konstitusi,” ujarnya.
Ubedilah berpendapat, jika ada pernyataannya yang salah, seharusnya laporan itu dilayangkan ke Dewan Pers. Bukan membuat laporan ke kepolisian.
“Jadi podcast media resmi itu produk jurnalistik. Jika ada masalah dengan produk jurnalistik lazimnya dibawa ke Dewan Pers bukan dilaporkan ke kepolisian,” ucap dia.
Menurut Ubedilah, laporan ke pihak berwajib itu justru menunjukkan suatu upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan undang-undang.
“Jika kritik terhadap praktik kekuasaan dibalas dengan laporan polisi itu maknanya kebebasan sipil di Indonesia telah terancam. Praktik semacam itu justru merusak demokrasi dan karenanya memperburuk citra Indonesia dimata dunia,” tuturnya.
Di sisi lain, Ubedilah turut menerangkan soal pernyataannya yang menyebut Prabowo-Gibran adalah beban bangsa dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Menurutnya, ia menyampaikan hal tersebut karena pada hakekatnya rezim Prabowo-Gibran ini sama dengan rezim sebelumnya yang mewariskan beban masalah yang sangat banyak dan kompleks. Mulai dari soal utang ribuan triliun hingga korupsi yang merajalela.
“Itu tentu menjadi beban negara, beban APBN. Bukankah beban bunga 600 triliun per tahun itu beban?,” kata dia.
Ubedilah juga menyebut rezim Prabowo-Gibran sejak awal membawa cacat bawaan. Yakni, dari proses awal yang publik menyebutnya sebagai ‘anak haram konstitusi’.
“Itu beban yang membuat sulitnya kepercayaan internasional terhadap rezim ini terbentuk. Apalagi kemudian kebijakan Prabowo-Gibran dalam 1,5 tahun ini banyak menimbulkan masalah dan beban dari soal bertambahnya utang, buruknya tata kelola MBG, soal pengadaan barang untuk Koperasi Merah Putih, pengurangan transfer ke daerah,” tutur dia.
“Korupsi yang masih terus terjadi, bergabung ke BoP bersama Amerika dan Israel tanpa didahului persetujuan DPR, menyetujui Agrement on Resiprocal Trade yang banyak merugikan Indonesia, dan lain-lain, bukankah itu semua diantara beban yang berat untuk indonesia menuju negara maju?,” sambungnya.
Ubedilah pun menekankan kritik bahwa Prabowo-Gibran adalah beban bangsa adalah kritik pada tubuh politik mereka, bukan kepada personal tubuh biologis mereka.
“Bahwa Prabowo-Gibran adalah tubuh publik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, mereka pejabat publik, pejabat negara. Saya sebagai warga negara berhak dan dijamin konstitusi untuk berpendapat dan mengkritik kekuasaan,” ucap dia.
Discussion about this post