Jakarta-SuaraNusantara
Kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias kepada PT Riau Airlines pada tahun 2007, hingga kini masih terkatung-katung penyelidikannya. Padahal menurut hasil audit BPKP, akibat penyertaan modal tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 6 milliar.
Kerugian timbul lantaran Pemerintah Kabupaten Nias tidak pernah menerima deviden ataupun keuntungan. Bahkan hingga kontrak berakhir pada tahun 2010, modal tersebut belum juga dikembalikan oleh PT Riau Airlines, dengan alasan maskapai tersebut bangkrut.
Kasus dugaan korupsi ini menarik perhatian publik karena menyeret sejumlah nama besar di Kepulauan Nias. Sebut saja nama mantan Bupati Nias Binahati B. Baeha yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Nias M. Ingati Nazara yang saat ini menjabat sebagai Bupati Nias Utara sudah beberapa kali dimintai keterangannya oleh penyidik.
Menanggapi kasus ini, aktivis anti korupsi Yason Hulu menyesalkan hilangnya dana Rp. 6 miliar, karena dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur Kepulauan Nias yang masih tertinggal dibanding daerah lain.
“Duit Rp. 6 miliar itu mungkin tidak terlalu besar lagi untuk ukuran korupsi zaman sekarang, tetapi tetap saja bila digunakan untuk membangun infrastuktur, seperti gedung sekolah, akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Yason Hulu kepada SuaraNusantara, saat dihubungi melalui selular, Jumat (25/8/2017).
Dia juga menyoroti sikap M. Ingati Nazara saat masih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Nias karena menyetujui penyertaan modal dimaksud tanpa melalui rapat paripurna anggota DPRD terlebih dahulu. Keputusan secara sepihak seperti itu bukan hanya perlu dipertanyakan, tetapi juga perlu diselidiki motivasinya.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Nias menandatangani perjanjian dengan PT. Riau Airlines, berdasarkan surat persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Nias M Ingati Nazara, A.Md kepada Bupati Nias. Dalam surat dengan Nomor: 050/4474/DPRD tanggal 19 November 2007 tersebut, intinya DPRD Kabupaten Nias menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias kepada PT. Riau Airlines.
“Sangat disayangkan dana Rp. 6 miliar menguap begitu saja karena kesengajaan atau mungkin kecerobohan segelintir orang. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun gedung sekolah baru atau memperbaiki gedung sekolah rusak, malah diberikan ke PT. Riau Airlines. Ini sama saja artinya uang masyarakat Nias malah dipergunakan untuk membangun daerah lain,” tutur Yason Hulu.
Dia mengecam oknum-oknum pejabat di Kepulauan Nias yang tidak sensitif melihat kondisi masyarakat saat ini. Oknum-oknum pejabat itu seolah lebih mengutamakan kepentingan sendiri daripada mengutamakan kepentingan publik.
“Kalau pun tidak dipakai untuk infrastruktur gedung sekolah, uang Rp. 6 miliar itu bisa digunakan untuk hal lain, katakanlah bisa dialokasikan untuk sektor kesehatan, perikanan, pertanian, bahkan pariwisata,” kata Yason Hulu.
Dia meminta aparat kepolisian dan kejaksaan lebih serius menangani kasus ini. “Miliaran rupiah uang masyarakat Nias hilang, jangan sampai masyarakat beranggapan ada yang kebal hukum dalam kasus ini,” katanya.
Bercermin dari komentar Yason Hulu, sebenarnya berapa gedung sekolah baru yang bisa dibangun dengan dana Rp. 6 miliar? Dikutip dari hdifoundation.org, berdasarkan data per Januari 2013, dibutuhkan sekitar Rp. 900 juta untuk membangun 1 gedung sekolah baru.
Perinciannya, dengan dana Rp. 900 juta, akan diperoleh bangunan sekolah baru untuk 288 siswa SMA (lebih dari 2 shift) terdiri dari 4 ruang kelas (36 siswa per kelas) dan sebuah ruang guru dengan ukuran 56 m2 (7mx8m), sebuah perpustakaan, beberapa toilet, sebuah ruang serba guna, sebuah dapur (pilihan/bisa diganti ruangan lain), dan sebuah lapangan. Dana sebesar itu sudah termasuk keperluan pengadaan meja kursi siswa dan guru, papan tulis, rak buku, dll.
Di tahun 2017 ini, alokasi dana yang dibutuhkan, mungkin lebih besar dari jumlah itu, tetapi bisa juga lebih sedikit karena berapa dana yang dihabiskan pada akhirnya akan tergantung dari berapa jumlah kelas, luas gedung sekolah, mutu bahan bangunan, fasilitas sekolah, harga tanah, dll.
Tetapi intinya, di tengah minimnya infrastruktur pendidikan di Kepulauan Nias, memang patut disayangkan penggunaan uang negara/uang rakyat yang ternyata tidak membawa dampak positif bagi masyarakat.
Penulis: Rio
