Suaranusantara.com- Universitas Indonesia (UI) tengah menjadi sorotan lantaran pihaknya melakukan pembatalan sepihak terhadap kegiatan Konferensi Republik bertajuk ‘Jalan Menata Kembali Republik’ yang sejatinya digelar Minggu 28 Juni 2026 di kampus UI Salemba, Jakarta.
Pembatalan itu disampaikan UI hanya beberapa jam sebelum waktu kegiatan digelar yakni Sabtu dini hari 27Juni 2026.
Padahal sebelumnya, UI sudah memberikan izin kepada panitia Konferensi Republik untuk menggunakan kampusnya sebagai kegiatan diskusi itu.
Panitia Konferensi Republik telah mengajukan izin kepada pihak UI pada Rabu 27 Juni 2026. Pihak UI pun mengizinkan.
“Kami maknai surat diterima,” kata panitia Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawarni, Minggu 28 Juni 2026 di kampus UI Salemba.
Jaleswari berujar pembatalan itu lantaran pihak kampus UI menilai tidak memenuhi prosedur adminitrasi.
“Padahal, kami sudah sesuai prosedur,” kata dia ditemui di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Juni 2026.
Sementara itu, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI) dari unsur Mahasiswa, Razaan Bayu Rachman, meyakini ada intervensi pihak eksternal di balik pelarangan mendadak kegiatan Konferensi Republik.
Razaan mengatakan satu hari sebelum kegiatan diadakan, dia mendapatkan laporan pihak UI ditelepon berkali-kali oleh pihak eksternal.
“Pihak kampus banyak ditelepon pihak eksternal,” kata dia di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Juni 2026.
Namun, dia tidak mengetahui siapa pihak eksternal itu. Pun tidak bisa memastikan apakah pihak eksternal itu meminta kegiatan itu dilarang.
“Secara spesifik enggak meminta hal itu. Tapi implisit. Saya menduga eksternal resah karena dianggap konsolidasi massa dan ada unsur politis kuat,” kata dia.
Konsolidasi nasional ini diadakan oleh panitia Konferensi Republik berkolaborasi dengan Majelis Wali Amanat UI unsur Mahasiswa. Mahasiswa membantu mengurusi perizinan kegiatan.
Razaan juga mengungkapkan hal senada Jaleswari terkait soal perizinan yang di mana telah diajukan sejak Rabu 24 Juni 2026.
Menurut Razaan, panitia sudah mengajukan perizinan administrasi sesuai prosedur. Mereka sudah mengajukan izin kepada Ventura FKUI sejak pekan lalu.
“Respons mereka baik,” kata dia.
Tiga hari sebelum kegiatan dimulai, Razaan mengatakan panitia mendapatkan surat tugas. Dari surat itu, dia menyimpulkan kegiatan ini disetujui kampus.
Namun, satu hari sebelum kegiatan, dia mengatakan pihak UI mendapatkan banyak pertanyaan dari pihak eksternal.
Meski begitu, panitia masih bisa diizinkan untuk mempersiapkan berbagai perlengkapan kegiatan pada sore harinya.
“Tapi jam delapan malam saya ditelepon banyak pihak. Masih digantung. Jam 11 malam ternyata sudah dibatalkan,” kata dia.
Dia meyakini Rektor UI Heri Hermansyah sebetulnya tidak melarang kegiatan Konferensi Republik. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan rektor mengenai kegiatan ini.
“Rektor UI hanya mempertanyakan. Karena dapat banyak pertanyaan dari pihak luar,” kata dia.
Namun, Rektor UI tidak bisa mengawasi langsung. Sebab, posisi rektor bertugas ke luar negeri. Karena itu, dia menduga pihak UI mendapatkan intervensi dari pihak luar.
“Jadi saya menegaskan tidak ada intervensi dari pihak kampus. Tapi eksternal ke UI,” ujar dia.
Razaan menyesalkan ada intervensi dari pihak eksternal itu. Dia menduga pihak esksternal itu takut ada kegiatan ini.
“Kegiatan ini simbol masyarakat berkumpul dengan satu elemen sama. Jadi mungkin itu menganggu pihak lain,” kata dia.
Mengenai ini, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro mengatakan UI sedang mempersiapkan jawaban.
Setelah tidak boleh menggunakan tempat di UI, panitia pun memutuskan tetap mengadakan Konferensi Republik. Panitia akan memulai diskusi melalui zoom pukul 13.00 WIB.
Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, mengatakan, pertama, konsolidasi akan membahas landasan gerakan seperti nilai, tujuan, dan arah gerakan Konferensi Republik.
Kedua, konsolidasi nasional juga akan menetapkan bentuk organisasi, jaringan, dan cara kerjanya.
“Ketiga akan membahas kepemimpinan. Jejaring atau koordinasi sipil tetap butuh mereka yang mau bekerja di depan dan di balik layar untuk memastikan komunikasi dan koordinasi terjadi tanpa memonopoli,” kata Yanuar.
Menurut Yanuar, mereka yang bergabung di Konferensi Republik merupakan organisasi atau simpul sipil otonom. Sehingga masing-masing sudah punya perannya, tetapi mereka memiliki keresahan yang sama.
“Maka Konferensi Republik ini tidak melebur mereka, melainkan menghubungkan berbagai organisasi atau simpul ini agar bisa ketemu, koordinasi, saling mendukung, saling memperkuat gerakan, berbagi agenda dan lainnya,” ujarnya.
Discussion about this post