Suaranusantara.com- Presiden Prabowo Subianto meminta Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) untuk tidak memberatkan jemaah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf usai rapat bersama Prabowo di Istana, Senin 28 September 2026.
Menhaj mengatakan berdasarkan hasil hitung-hitungan bersama Komisi VIII DPR RI, BPIH ada kenaikan lantaran kondisi geopolitik Timur Tengah yang masih memanas.
Meski ada kenaikan, Prabowo meminta agar tidak memberatkan jemaah. Irfan menjelaskan pihaknya masih mencari formulasi agar BPIH tidak memberatkan jemaah meski di tengah kenaikan.
“Pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jemaah. Karena itu, kami mencari formulasi bagaimana, walaupun ada perubahan angka-angka, jemaah tidak mendapatkan beban yang cukup besar,” kata Irfan.
Salah satu opsi yang dibahas pemerintah berkaitan dengan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan nilai manfaat.
Presiden mengarahkan agar komposisi pembiayaan berada di kisaran 52 persen Bipih dan 48 persen nilai manfaat.
Skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar biaya yang dibayar langsung oleh jemaah tetap berada pada tingkat yang tidak terlalu membebani.
Selain persoalan biaya, pembenahan tata kelola haji dan umrah juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Irfan menyampaikan, Presiden meminta ekosistem haji dan umrah dibersihkan dari praktik kartel, pelanggaran, maupun kecurangan yang berpotensi merugikan calon jemaah.
“Beliau sangat mengapresiasi upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran dan kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” ujarnya.
Pembenahan juga menyentuh pengelolaan keuangan haji di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dahnil mengatakan, Presiden mendorong dilakukannya audit forensik untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kondisi dan tata kelola keuangan haji.
“Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji. Presiden tadi mendorong supaya segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji agar lebih baik untuk masa depan jemaah haji,” kata Dahnil.
Menurut Dahnil, hasil audit nantinya dapat menjadi dasar untuk melakukan rekonstruksi tata kelola keuangan haji agar lebih akuntabel dan berkelanjutan.
Kementerian Haji dan Umrah juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam menindaklanjuti rencana audit tersebut


















Discussion about this post