Suaranusantara.com- Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqqie mendesak delapan pimpinan partai politik (parpol) di DPR untuk segera memroses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Bukan tanpa sebab desakan ini muncul, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Di mana pada 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan ijazah pendidikan Gibran tidak ditemukan bukti setara SLTA/sederajat di Singapura dan Australia.
Lalu, MA pada 30 Oktober 2026 melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan bahwa surat keterangan (suket) pendidikan Gibran tidak sah atau dibatalkan.
Jimly mengatakan adanya proses pemakzulan di DPR ini agar ada penyelesaian yang menurutnya tidak kunjung kelar selama ini.
Lalu, juga agar nantinya tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun,” kata Jimly usai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu 8 November 2026.
Oleh karenanya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap, apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini bisa didengar oleh seluruh pejabat negara baik di tingkat Eksekutif dan legislatif.
“Terutama adalah pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Maka mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah, gitu, yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan,” ujarnya lagi.
Discussion about this post