Suaranusantara.com- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Menurut PKB dengan HMP maka bisa mendapatkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusi.
Langkah ini menyusul atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober lalu yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah Gibran setara SLTA /sederajat di Singapura dan Australia.
Lalu, 30 Oktober 2026 Mahkamah Agung (MA) menyatakan membatalkan surat keterangan (suket) pendidikan Gibran.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan saksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin, Selasa 10 November 2026
Khozin mengakui, putusan MA dan pertimbangan hukum MK terkait persoalan ijazah Gibran memunculkan perdebatan konstitusional mengenai ketentuan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945.
“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi ‘tidak pernah memenuhi syarat pencalonan’ atau ‘tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat’ sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” kata Khozin.
Menurut dia, pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dari argumentasi konstitusional yang harus disampaikan DPR apabila menggunakan HMP.
Khozin mengatakan, argumentasi DPR nantinya akan diuji oleh MK jika DPR mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden.
“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” kata dia.
Discussion about this post