Suaranusantara.com- Mahkamah Agung (MA) merilis putusan terkait gugatan perkara surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, Selasa 10 November 2026.
Di mana dalam putusan yang resmi dirilis MA itu, memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Perintah itu tertuang dalam putusan MA bernomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan suket penyetaraan pendidikan Gibran.
“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi amar putusan.
Selain itu, MA juga menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran, batal.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA kembali menyinggung putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.
“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada,” tulis putusan MA tersebut.
Karena adanya putusan itu, MA kemudian melakukan pengujian substansi atas obyek sengketa, dalam hal ini Suket Gibran.
MA kemudian menyebut, secara faktual obyek sengketa yakni Suket Gibran didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades dan dokumen lain yang disebut tidak dapat membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis putusan MA.
MA juga menyebut dalam putusan itu, penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang memengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” tulis putusan itu.
***
Discussion about this post