Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laolly menegaskan, laporan pihaknya ke Polres Metro Tangerang Kota sesuai aturan.
Kemenkum HAM melaporkan Wali Kota Arief R. Wismansyah ke polisi terkait banyaknya lahan milik Kemenkum HAM yang dikuasai Pemkot Tangerang tidak sesuai peruntukannya.Â
Yasonna menyebut, Kemenkum HAM tidak pernah memberikan izin mendirikan bangunan apapun kepada Pemkot Tangerang.
“Ceritanya itu Pemkot Tangerang banyak memakai tanah kita. Dulu kantor wali kota tanah Kum HAM, tapi itu sudah diserahkan, masih banyak tanah Kum HAM yang dibangun tidak ada izin dari kita,” ujar Yasonna usai menghadiri rapat kabinet terbatas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dipimpin Presiden Jokowi, di Istana, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Yasonna mengatakan, pemberian izin pembangunan di atas lahan Kemenkum HAM tidak mudah. Pasalnya, tanah yang diduduki oleh Pemkot Tangerang memiliki luasan yang bernilai lebih dari Rp500 miliar.
“Kalau sudah Rp500 miliar pelepasannya kalau kami setuju itu pertanggungjawabannya harus sampai ke Presiden dan DPR. Enggak mudah, makanya (laporan) ini pembelajaran buat kita sebelum membangun pastikan dulu status tanahnya supaya tidak ada keruwetan di lain waktu,” tutur Yasonna.
Tak hanya soal lahan, pihaknya juga melapor kepasa Ombudsman terkait ancaman dihentikannya layanan kebersihan, penerangan jalan umum, dan perbaikan drainase di kantor dan pemukiman di atas lahan Kemenkum HAM.
“itu bertentangan dengan undang-undang pelayanan publik, itu kan fasilitas bukan lagi milik Kum HAM tapi warga, kalau pun sewa itu kan bagian publik, kalau lampu jalan publik sudah dibayar pajak lampunya,” jelasnya.
Meski begitu, ia akan mengatur waktu untuk melakukan pertemuan dengan Arief usai melakukan tugas ke Batam.
“Tapi Wali Kota Tangerang sudah minta ketemu, nanti mungkin diatur waktunya,” tandasnya.(aul/and)
Discussion about this post