Suaranusantara.com – Jelang Pemilu 2024, narasi tentang melanjutkan kinerja baik pemerintahan sebelumnya dan merubah program pemerintah sebelumnya mengemuka diruang publik.
Salah satu narasi agar presiden yang terpilih kelak pada Pemilu 2024 meneruskan kinerja baik pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyampaikannya dalam pemahaman mengenai visi Indonesia menjadi negara maju. Luhut menilai bahwa saat ini Indonesia sudah dalam jalur menuju negara berpenghasilan tinggi dan telah menemukan resep terbaik untuk mewujudkan hal tersebut.
Beberapa faktor yang dinilai Luhut menjadi modal untuk menjacapi Indonesia menjadi negara maju adalah mulai dari berkah bonus demografi, limpahan sumber daya alam, hilirisasi industri logam, hingga pencapaian kebijakan dana desa.
Berdasarkan alasan itu, Luhut dengan gamblang menyatakan bahwa dirinya tidak ingin presiden berikutnya banyak mengotak-atik kebijakan.
“Saya berharap siapapun presiden kedepan harus melakukan ini (melanjutkan kinerja baik-red). Tidak usah bicara perubahan lah. Bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu,” ucap Luhut disela Jakarta Geopolitical Forum ke-7 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Selain Luhut, Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju, namun hal itu terwujud jika presiden berikutnya melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai olehnya saat menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Bahkan Jokowi menyatakan siap cawe-cawe di Pemilu Presiden 2024 untuk memastikan pemimpin berikutnya melanjutkan pembangunan yang baik kearah kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, ‘Pak, dimulai dari nol ya.’ Sambil ditunjuk ini (meteran mesin pengisian bahan bakar-red). Apakah kita mau seperti itu? Nggak, kan?” ucap Jokowi pada peluncuran Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theatre, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Jokowi juga sering mengingatkan akan pentingnya melanjutkan kinerja baik guna mencapai tujuan Indonesia yang maju, salah satunya dengan visi hilirisasi industri. Jokowi ingin Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor bahan baku mentah.
Menurutnya, penghentian ekspor bahan mentah telah terbukti mengatrol nilai ekspor hingga Rp 450 triliun.
Kemudian, menurut Jokowi, penghentian ekspor bahan baku seperti nikel juga diharapkan mendorong industri kendaraan listrik di Indonesia. Hal tersebut diwujudkannya dengan berhasil menarik investasi terkait kendaraan listrik dari Hyundai dengan nilai Rp 269 triliun hingga tahun 2030. Sejumlah produsen otomotif asal Jerman juga telah menanamkan investasinya mencapai Rp 68,32 triliun untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik.
Selain itu, Pemerintahan Jokowi pun berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik, dengan cara menggelontorkan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit untuk pembelian motor listrik, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 1% bakal mobil listrik, dan insentif potongan PPN bakal pembelian bus tanpa emisi.
Disisi lain, pada momentum yang bersamaan, yakni terkait kepentingan politik pada Pemilu 2024, bakal calon presiden Anies Baswedan dan koalisinya menjual narasi perubahan. Gerbong mereka dinamakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Hal tersebut menjadi kekhawatiran banyak pihak bahwa KPP berniat dan berencana membatalkan atau menghentikan segara pencapaian kinerja baik dari pemerintahan sebelumnya (era Jokowi-red), sehingga mimpi Indonesia akan menjadi negara maju kian menjauh dari harapan lantaran harus berhenti dan mengulang kembali apa yang semestinya sudah tinggal dijalankan.(ADT)
Discussion about this post