BSK Kumham Gelar Rakornis Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bali

Suaranusantara.com – Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Kumham), sebuah unit organisasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dengan tema “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Rakornis ini berlangsung di Ballroom Trans Resort Bali.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga.

Dalam sambutannya, Reynhard Silitonga mengungkapkan bahwa BSK Kumham, sebagai organisasi yang baru terbentuk, menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Baca Juga : Pemkot Tangerang Banten Buka 1.647 Formasi PPPK 2023, Daftarkan Dirimu!

Organisasi ini telah berubah dari yang semula berfokus pada perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan menjadi organisasi yang melaksanakan analisis dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.

Sekjen Kemenkumham ini menjelaskan bahwa tata kelola kebijakan melibatkan empat tahapan, yaitu proses agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. BSK Kumham hadir untuk membangun mekanisme dan menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya menilai Rapat Koordinasi Teknis ini sangat tepat bagi kita semua untuk memperbaiki performa tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Reynhard.

Baca Juga : Puan Maharani Respon Kabar Duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ini Katanya

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu, menyambut baik pertemuan ini. Ia berharap bahwa Rakornis ini akan memperkuat sinergi, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi yang lebih baik dalam mendukung kebijakan yang akan diberikan oleh BSK Kumham.

Rakornis ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 22 September 2023, dengan melibatkan 101 peserta. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala BSK Kumham, Y Ambeg Paramarta, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM bidang Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, serta sejumlah pejabat utama Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dari berbagai daerah di Indonesia.(red)