Jakarta-SuaraNusantara
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defense Force/ADF) Marsekal Udara Mark Binskin telah menulis surat kepada mitra kerjanya di Indonesia pada tanggal 23 November 2016 silam, mengenai material yang dinilai merendahkan Pancasila hingga berbuntut penghentian kerja sama militer di antara kedua negara.
Selain Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Angus Campbell juga telah menulis surat kepada mitra Indonesia pada tanggal 24 November 2016 untuk memastikan kalau Australia tidak mendukung material itu.
Insiden yang dianggap merendahkan Pancasila terjadi bulan November tahun lalu, namun baru tersebar luas ke masyarakat beberapa hari belakangan ini, menyusul sikap Indonesia menghentikan kerja sama militer dengan Australia.
“Sejumlah interaksi antara kedua organisasi pertahanan telah ditunda hingga masalah ini diselesaikan,” ujar Menteri Pertahanan Australia Marise Payne, seperti dilansir media News.com.au, Rabu (4/1/2017).
Sampai saat ini belum jelas benar materi apa yang dianggap merendahkan itu. Tidak ada keterangan terbuka, baik dari pihak Indonesia maupun Australia. Yang jelas, insiden bermula ketika personil Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD berlatih dengan pasukan komando Australia (Special Air Service) di salah satu unit mereka di Campbell Barrack, Perth, Australia Barat.
Dalam latihan tersebut, dikabarkan salah seorang instruktur Kopassus merasa tersinggung melihat sebuah materi yang dilaminating yang terkesan merendahkan Pancasila. Kabar lain menyebutkan, isi materi berkaitan dengan isu kemerdekaan Papua Barat.
Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima laporan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal rencana penghentian kerjasama militer antara Indonesia dan Australia. Jokowi meminta masalah itu segera diselesaikan.
“Ya ini masalahnya biar diclearkan dulu. Karena juga masalah, itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip,” tegas Jokowi di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2016).
Jokowi menegaskan Indonesia dan Australia sudah sepakat saling menghormati dan tidak campur soal urusan dalam negeri masing-masing. Kesepakatan tersebut harus dihormati.
“Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu,” kata Jokowi. (fajar)
