Jakarta – SuaraNusantara
Warga pemegang hak pilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta, 15 Februari 2017 kemarin menjadi prioritas utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI untuk dilakukan evaluasi.
Komisioner Bawaslu DKI, Muhammad Jupri menerangkan, pihaknya akan mendata warga yang memiliki hak pilih untuk direkomendasikan ke KPU DKI agar dimasukkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada putaran kedua.
“Maka Bawaslu akan membuat posko pengaduan kepada warga DKI Jakarta atas hal tersebut,” ujar Jupri, di Jakarta, Jumat (27/2/2017).
Hal itu dilakukan, untuk mengakomodir warga DKI Jakarta yang tidak masuk DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Dikatakan, KPU DKI berencana memasukan DPTb ke dalam DPT untuk pemungutan suara putaran kedua nanti.
Untuk bisa masuk DPT, sambung Jupri, warga harus melengkapi persyaratan seperti, e-KTP, dan Kartu Keluarga (KK), atau Surat Keterangan (Suket) Disdukcapil bagi yang belum memiliki e-KTP.
“Warga bisa datang ke posko kami, lebih baik datang ke sini (kantor), syaratnya bawa bukti-bukti, bawa e-KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan,” terang Jupri.
Penulis: Hasbullah
