SuaraNusantara.com- Atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai menambah beban baru, membuat masyarakat pun marah.
Masyarakat sangat keberatan dengan Tapera lantaran iurannya dipotong setiap bulan daei gaji atau upah sebesar 2,5 persen untuk pekerja dan 0,5 persen untuk pemberi kerja.
Alhasil timbulnya gelombang kemarahan publik, membuat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sepakat menunda.
Sebelum Menteri PUPR Basuki dan Menkeu Sri Mulyani sepakat menunda Tapera, keduanya telah lebih dulu berdiskusi.
Dan apabila nantinya DPR RI mengusulkan untuk penundaan Tapera, maka Basuki dan Sri Mulyani sepakat ikuti arahan.
“Terlebih lagi jika ada usulan dari DPR atau Ketua MPR untuk diundur. Saya sudah berkomunikasi dengan Bu Menteri (Keuangan), dan kita akan mengikuti arahan tersebut,” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI pada Kamis 6 Juni 2024.
Basuki mengatakan atas reaksi yang timbul dari masyarakat ini, dia menegaskan bahwa pemerintah tak akan terburu-buru untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan program Tapera mengingat masyarakat belum siap dengan kebijakan itu.
“Menurut saya pribadi, jika memang belum siap, tidak perlu kita terburu-buru,” tambahnya.
Basuki juga menekankan bahwa implementasi iuran Tapera tidak mendesak dan dapat ditunda.
Basuki menepis anggapan bahwa pemerintah pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Basuki menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan dengan cukup baik.
Sejak diluncurkan pada tahun 2010, program FLPP telah menerima dukungan dari APBN sebesar Rp105 triliun.
“Apa yang telah kami lakukan dengan subsidi bunga melalui FLPP sudah mencapai Rp105 triliun,” jelas Basuki.
Ia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kebutuhan perumahan masyarakat, meski Tapera belum diimplementasikan.
Atas reaksi yang timbul di masyarakat atas Tapera, Basuki mengaku kaget tak menyangka bakal memicu kemarahan rakyat.
Dia pun benar-benar menyesal atas Tapera yang tergesa-gesa di saat masyarakat belum siap.
“Saya benar-benar menyesal dengan kemarahan yang muncul terkait program Tapera ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, dengan penundaan Tapera menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai masukan dan mempertimbangkan kesiapan program sebelum diluncurkan.
Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa ketika Tapera akhirnya diimplementasikan, program tersebut dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat melalui berbagai program yang ada.
Selain FLPP, penundaan Tapera memberi waktu bagi pemerintah untuk menyempurnakan persiapan dan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan sebelum melaksanakan program baru.
Langkah ini juga diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk menyosialisasikan manfaat dan mekanisme Tapera kepada masyarakat.
Sehingga, ketika program ini benar-benar siap untuk diluncurkan, masyarakat dapat memahami dan mendukung pelaksanaannya dengan lebih baik.
Penundaan ini bukan berarti mengabaikan kebutuhan perumahan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa program yang diluncurkan nanti benar-benar tepat sasaran dan siap dijalankan dengan optimal.
*
Discussion about this post