Prabowo Akan Umumkan Kabinet Baru 21 Oktober 2024, PDI Perjuangan: Itu Hak Prerogatif Presiden tapi Kalau Bisa Posisi Strategis Diberikan ke Orang-orang Profesional

Suaranusantara.com- Prabowo Subianto selaku Presiden Terpilih 2024-2029 akan dilantik secara resmi sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Usai dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo akan mengumumkan kabinet baru sehari setelah pelantikan tepat pada 21 Oktober 2024.

Dan selanjutnya, selang dua hari kemudian tepatnya pada 23 Oktober 2024, Prabowo akan menggelar sidang kabinet perdana di pemerintahannya.

Hal ini diungkap oleh Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

“Kemarin dia (Prabowo) bilang, ‘Aku dilantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinet itu aku lantik, terus sidang kabinet 23’,” ungkap Luhut dalam acara launching buku ‘Sea Power Indonesia di Era Indo Pasifik’ karya mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Marsetio di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa 6 Agustus 2024.

Soal kabinet baru yang akan diumumkan oleh Prabowo usai sehari pelantikan ditanggapi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.

Said mengatakan bahwa untuk kabinet baru nanti itu merupakan hak prerogatif Prabowo selaku Presiden RI ketika nanti dilantik.

“Yang pertama, kita tempatkan secara proporsional. Urusan pembentukan kabinet sepenuhnya merupakan prerogatif presiden. Kami tidak punya pretensi untuk menilai apa yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden,” ucap Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah pada Selasa 6 Agustus 2024.

Selanjutnya Said berharap di kabinet baru nantinya apa yang dijanjikan Prabowo bisa jadi kenyataan

“Kami yakin second cabinet yang dijanjikan Prabowo akan menjadi kenyataan, realitas. Walaupun pada saat yang sama tentu tidak bisa dihindari masuknya partai-partai politik yang sudah bersama dengan Bapak Prabowo,” imbuhnya.

Selain itu, terkait hak prerogatif, Said berharap agar orang-orang yang mengisi kabinet Prabowo diisi dengah tokoh-tokoh yang kompeten dan profesional.

“Saya minta untuk hal-hal kalau bisa kementerian-kementerian yang strategis hendaknya dapat diberikan kepada orang-orang atau tokoh yang profesional (di second kabinet) seperti kementerian keuangan, bapenas dan lain-lain karena itu penting,” tambah Said.

*