Suaranusantara.com- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto secara mengejutkan publik ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi Harun Masiku oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tersebut pada Selasa 24 Desember 2024 dimuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
Dalam surat itu, disebutkan bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto adalah Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, dalam surat itu juga termuat bahwa Hasto disebut sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR.
Hasto Kristiyanto pun memberikan pernyataan perdana usai penetapan dirinya sebagai tersangka.
Pernyataan perdana Hasto itu disampaikan dalam sebuah video.
Dalam video yang diterima pada Kamis 26 Desember 2024, ia menyampaikan bahwa PDI Perjuangan menghormati keputusan dari KPK.
“Sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,”kata Hasto dalam video yang diterima, Kamis 26 Desember 2024.
Hasto mengatakan bahwa dirinya sudah menyadari akan resiko-resiko yang diterima sejak awal mengkritisi demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana mata kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan.
“Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” kata dia.
Dia pun mengutip pernyataan Bung Karno, yang tertulis di dalam buku Cindy Adams. Ia menyebut seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9.
“Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia Merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” kata Hasto.
“Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Hasto menyatakan pihaknya tidak akan pernah menyerah.
Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun. Ia menyatakan sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk.
“Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga, kita jaga marwah dari Ketua Umum PDIP dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan,” tegas Hasto.
Discussion about this post