Suaranusantara.com – DPR RI menduga adanya perbedaan pandangan di internal Kementerian Agama (Kemenag) mengenai biaya penyelenggaraan ibadah Haji 2025.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay.
Awalnya dia mengatakan, DPR dan pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan pembahasan biaya haji.
Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada Kemenag untuk mencari cara supaya biaya haji turun.
Saleh mengakui bahwa Panja Haji di DPR selalu berkutat pada masalah yang sama, yakni biaya dan pelayanan.
“Saya kemarin ikut dalam rombongan pengawas haji. Ikut juga dalam pansus haji. Terus terang, saya melihat bahwa kualitas pelayanan haji bagi jamaah kita masih jauh di bawah standar. Bahkan akan semakin terasa jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Menurut Saleh, tantangan di tahun depan akan semakin sulit terkait hal itu.
Maka dari itu, kata dia, Presiden Prabowo meminta dua hal sekaligus yakni, ongkos ditekan namun kualitas pelayanan ditingkatkan.
Lebih lanjut, Saleh mengatakan, bahwa dirinya mengendus dugaan beda pendapat di internal Kemenag mengenai hal tersebut.
“Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat menteri agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja,” tuturnya.
Selain itu, Saleh turut menyoroti keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Lembaga tersebut sebelumnya telah menyampaikan ke DPR bahwa nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah Rp11,5 triliun, atau kurang lebih Rp1 triliun dari yang diminta DPR.
“Ongkos haji ini akan semakin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain. Termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Saudi, administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga,” ucapnya.
Discussion about this post