Suaranusantara.com- Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Front Pengadilan Rakyat pada hari ini Kamis 6 Februari 2025 menggelar aksi demo di depan gedung Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di jalan Merdeka Selatan, Gambir Jakarta Pusat.
Adapun aliansi mahasiswa Front Pengadilan Rakyat ini menggelar demo untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Mereka menilai kondisi perekonomian saat ini semakin dilanda krisis yang membuat rakyat makin lama menderita.
Rakyat semakin ditekan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi.
Tak cuma harga kebutuhan pokok saja yang tinggi, tapi tingkat pengangguran juga meningkat. Hal ini membuat ketimpangan sosial jadi semakin luas.
Alinsi mahasiswa Front Pengadilan Rakyat melalui salah satu perwakilan mereka yakni Dendi Se mengatakan rakyat yang semakin menderita, namun pemerintah seakan menutup mata dengan hal tersebut.
Hal ini terbukti dari adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat terutama nelayan. Sebab, terpasangnya pagar laut di wilayah PIK 2.
Lalu yang terbaru soal gas 3 kg yang tidak diperkenankan dijual di warung atau pengecer. Walau kini kebijakan itu sudah dibatalkan.
“Salah satu contohnya melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan, seperti pemagaran laut di PIK 2 dan kurang sensintifnya terhadap isu rakyat seperti kejadian beberapa hari lalu mencabut ijin pengecer elpiji 3 kg walaupun sudah dianulir kembali” ujar Dendy saat aksi di depan gedung ESDM, Kamis 6 Februari 2025.
Dendy yang juga aktivis GMNI ini mengatakan kebijakan energi yang tidak berpihak, dan ijin eksploitasi tambang oleh lingkungan kampus,
Keterlibatan TNI-POLRI dalam proyek PSN serta kebijakan impor LPG yang merugikan rakyat adalah contoh contoh kurang responnya Pemerintah terhadap isu isu strategis dan isu rakyat.
UUD 1945 dengan tegas menjamin bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33).
Selain itu, konstitusi juga menjamin hak
warga negara atas pekerjaan, pendidikan, dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 31).
Dendi juga melihat Krisis ekonomi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kemandirian nasional dan melindungi hak-hak dasar rakyat, bukan justru mengorbankan rakyat demi kepentingan segelintir elite.
Dalam rilisnya para aktivis dari Front Pengadilan Rakyat menuntut 7 tuntutan demi perbaikan Bangsa ini.
Dan berikut tujuh tuntutan dari Front Pengadilan Rakyat:
1. CABUT STATUS PSN DI PIK 2 dan Adili pelaku pemagaran laut beserta kroninya yang
merampas hak rakyat!
2. COPOT BAHLIL LAHADALIA yang membuat Kebijakan sebagai Menteri ESDM telah
memperparah ekonomi rakyat!
3. TOLAK IUP DI LINGKUNGAN KAMPUS. Lindungi pendidikan dan lingkungan dari eksploitasi
tambang yang merusak dan merugikan Rakyat
4. TOLAK IMPOR LPG Percepat industrialisasi nasional untuk kemandirian energi dan penguatan
ekonomi dalam negeri!
5. BERIKAN AKSES SELUAS-LUASNYA UNTUK KEBUTUHAN DASAR Pemenuhan hak rakyat atas
pangan, energi, dan layanan publik adalah kewajiban negara!
6. HENTIKAN KETERLIBATAN TNI-POLRI DI PROYEK PSN TNI-POLRI harus fokus pada tugas
konstitusionalnya, bukan terlibat dalam proyek yang merugikan rakyat!
7. ADILI PRESIDEN JOKOWI! Pertanggungjawabkan kebijakan yang memperparah krisis ekonomi
dan merugikan rakyat!
Adapun aksi yang digelar oleh aliansi mahasiswa yang tergabung dalam FRONT PENGADILAN RAKYAT terdiri dari beberapa organisasi di antaranya: GMNI Jakarta Selatan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI Jakarta Pusat, GMNI Jakarta Timur, GMNI Jakarta Barat dan GMNI Kota Tangerang Selatan.
Discussion about this post